"Diharapkan BLT Dana Desa itu dapat tersalurkan sebelum hari raya idul fitri 1441 hijriyah ini," kata Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS bersama Pj Sekda H Abdul Manaf, Kadis PMD Dahlan, Inspektur Kabupaten Batola, H Ismed Zulfikar, dan seluruh camat, dalam rapat teknis penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kebutuhan BLT sesuai yang ditetapkan Kemendes, Kemenkeu, dan Kemendagri.
Bupati meminta, kepada para camat agar dapat memfasilitasi pemerintahan desa untuk memerintahkan kepala desa terkait perubahan penggunaan dana desa, kepada prioritas kegiatan padat karya tunai desa, pencegahan dan penanganan Covid-19, serta BLT Dana Desa.
"Mulai hari ini saya minta camat segera mengkoordinasikan dengan para kades agar melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),” ungkapya.
Hj. Noormiliyani juga menambahkan, melalui Musrenbangdes, nantinya agar dapat ditentukan para penerima BLT Dana Desa, terutama yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," tuturnya.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menambahkan, jika dalam Musrenbangdes tidak dapat segera mengumpulkan daftar penerima, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati, agar masyarakat segera menerima manfaat dari BLT Dana Desa.
"Kita berharap, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau mengalami penurunan perekonomian drastis dari dampak Covid-19 ini, dapat dengan segera merasakan manfaat BLT Dana Desa ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Batola Dahlan mengatakan, besaran anggaran masing-masing desa dilihat dari total alokasi dana desa yang didapat, jika desa memiliki anggaran di bawah Rp800 juta, maka bisa dimanfaatkan 25 persen untuk BLT Dana Desa.
Selanjutnya, jika anggarannya Rp800 juta- Rp1,2 miliar, maka besaran yang bisa dimanfaatkan untuk BLT sebesar 30 persen. Sedangkan jika anggaran dana desa yang dimiliki di atas Rp1,2 miliar, maka bisa dimanfaatkan untuk BLT 35 persen," katanya.
Sebagaimana diketahui, Kemendes RI baru saja mengeluarkan surat edaran Kementerian Desa Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
Dalam surat itu disebutkan, kriteria yang berhak mendapatkan bantuan di antaranya, kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, ada anggota kelaurga yang sakit menahun atau kronis, lansia yang belum. mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program Keluarga Harapan (PKH), dan non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Intinya, bagi penerima BLT ad dalah keluarga yang belum menerima bantuan dari kementerian maupun dinas atau badan lainnya," jelasnya.(hum-batola/jp).
