"Kalau ada pekerjaan, seharusnya para rekanan (kontraktor) memberitahukannya terlebih dulu kepada pemerintah desa setempat," ucapnya.
“Sebagai Kepala Desa, sampai saat ini, tidak pernah mengetahui adanya laporan pekerjaan proyek pembersihan sungai sirau yang masuk wilayah desanya, papan proyek maupun anggarannya pun tidak tahu," ucapnya.
Yasen merasa, pihak rekanan tidak menghargai Pemerintah Desa. Padahal, Kades wajib mengetahui masuknya proyek apa pun jenisnya yang masuk dalam wilayah desa yang iya pimpin.
"Jika ada pembangunan di desa, itu sebenarnya sangat membantu perkembangan di desa, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bartim maupun Provinsi," tuturnya.
Yasen berharap, agar pihak kontraktor bisa memberitahukan secepatnya, hal ini guna kalau ada masyarakat yang mempertanyakan kepihak Pemerintah Desa, tentang pekerjaan tersebut.
"Kalau kita tahu, dan ada masyarakat yang bertanya, maka kita enak untuk menjawab dan menjelaskannya," ungkapnya.
Yasen juga menambahkan, kalau ada proyek masuk didesa, jika ada pelaporannya, maka bisa bersama-sama untuk di awasi.
"Tolong setiap proyek yang masuk, kita harapkan lapor guna menghindari adanya miskomunikasi dengan pemerintah desa," pintanya.
Selain itu, Kepala Pekerja Pembersihan Sungai Sirau, Kriston saat ditemui wartawan Jurnalispost.online di RT 01 Desa Haringen mengaku, bahwa dirinya hanya mengambil upah saja dalam pekerjaan Proyek Pembersihan Sungai Sirau tersebut, katanya.
Selain itu, Kriston juga mengaku dirinya tidak mengetahui berapa nilai proyek tersebut.
Namun setahu Kriston, pihak perusahaan yang mendapatkan Proyek Pembersihan Sungai Sirau itu, sudah melapor ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
"Sudah ada laporan ke pemda, ke bupati sudah ada laporan tertulis, ke kecamatan sudah ada laporan semua," pungkas Kriston.(zi/jp).
