Aksi demonstrasi yang dikordinatori oleh M. Iqbal Hambali ini adalah dalam rangka menuntut DPRD Kalsel untuk menolak dan menggagalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja karena menurutnya dianggap merugikan masyarakat terlebih para buruh.
Dr. (H.C) H. Supian, HK, S.H., M.H., yang ditemani oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. M. Lutfi Saifuddin, S.Sos., mengatakan, bahwa DPRD Kalsel sudah menyerahkan berkas atau dokumen surat pernyataan DPRD Kalsel yang menolak secara penuh RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Komisi IX DPR RI pada Senin, (02/03) di Gedung DPR RI sebagai wujud perjuangan bersama.
"Kita juga sudah berupaya menyampaikan berkas penolakan kepada DPR RI,” ujar Dr. (H.C) H. Supian, HK, S.H., M.H.
Dialog diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Dr. (H.C) H. Supian, HK, S.H., M.H., H. M. Lutfi Saifuddin, S.Sos dan M. Iqbal Hambali selaku koordinator aksi.
Ada pun isi dari nota kesepahaman tersebut antara lain, yakni meminta DPRD Kalsel secara tegas memberikan tekanan kepada pemerintah maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan sikap menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara pamflet.
Meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel memberi tekanan kepada DPR RI dapil Kalsel untuk menolak dan menggagalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara resmi, kemudian meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel untuk memfasilitasi masyarakat sipil dalam hal ini Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan."Dalam dialog virtual resmi dengan DPR RI dapil Kalsel, DPD RI, Geburnur Kalsel serta meminta sikap resmi terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja paling lambat 15 Juli 2020, dan meminta secara tegas kepada DPRD Kalsel memberikan tekanan kepada Eksekutif Daerah untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara resmi,"tegasnya.(mrh/mah/jp).
