BANJARMASIN - Dalam rangka menyampaikan hasil buah pikiran yang ditelurkan oleh para mahasiswa pada Rapat Kerja Wilayah BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel terima audiensi dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Kalimantan Selatan, Senin (14/09/20).
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, DR. (H.C) H. Supiah HK, S.H., M.H., didampingi oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Dra. Hj. Rachmah Norlias, Ketua Komisi III H. Sahrujani, beserta anggota antara lain M. Rosehan NB., S.H., H. Ardiansyah, S.Hut, H. Suwardi Sarlan, S.Ag, turut berhadir pula Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalsel, A. Gunawan Harjito, S.T., M.T.
Audiensi dimulai dengan pemaparan hasil pada Rapat Kerja Wilayah BEM se-Kalsel, isu-isu yang diangkat adalah terkait pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, secara khusus pertambangan dan kesejahteraan rakyat.
Dari jalan dan jembatan yang sudah tidak layak hingga pertambangan illegal pun tak luput dari perhatian mereka.
Pihak BEM se-Kalsel mengatakan, bahwa permasalahan yang dikemukakan ini berdasarkan dari kajian survei di lapangan oleh masing-masing Korwil.
DR. (H.C) H. Supiah HK, S.H., M.H., menyambut baik masukan-masukan yang ada.
Ia mengatakan, pihaknya akan menampung dan segera menindak lanjutinya.
“Kami akan coba kaji dahulu, apakah objek-objek kajian seperti jalan dan jembatan tadi merupakan wewenang Daerah, Kabupaten atau Bahkan Pusat, sehingga dapat menemukan solusi efektif untuk permasalahan yang ada berdasarkan kewenangannya,” jelas DR. (H.C) H. Supiah HK, S.H., M.H.
Ia juga menambahkan, kendati nanti setelah dikaji hal tersebut bukan wewenang Daerah, pihaknya akan tetap membantu menjembatani ke Kabupaten atau ke Pusat.
Audiensi diakhiri dengan penandatangan kesepahaman antara Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Kalimantan Selatan dan DPRD Kalsel, ditanda tangani langsung oleh DR. (H.C) H. Supiah HK, S.H., M.H., dan Korwil BEM se-Kalsel, Ahdiat Zairullah sebagai wujud komitmen kedua belah pihak dalam ikut serta mengawal isu-isu yang dikemukakan. (sar/mah/jp).
