BANJARMASIN - Banyaknya obyek wisata yang sukses dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur menjadi satu tujuan pembelajaran bagi Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Desa Wisata.
Ketua Pansus I, Farhani, S.Pd.I, M.Si, mengatakan, pihaknya ingin melihat dari dekat bagaimana aparatur dan masyarakat desa setempat bisa tergerak untuk memanfaatkan potensi alam dan karakteristik desanya sehingga berkembang menjadi desa wisata.
“Kita berharap dari hasil kunjungan ini semakin melengkapi raperda yang kita buat, yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk pengembangan desa wisata di Kalimantan Selatan," ujar politisi muda dari Partai PDI Perjuangan, disela pertemuan dengan Kepala Desa Pujonkidul, Kamis (3/9) di Balai Desa Pujonkidul.
Senada, Wakil Ketua Pansus I, Siti Noortita Ayu Febria Roosani atau yang akrab disapa Tatum mengatakan, dari paparan Kepala Desa Pujonkidul banyak hal yang dapat kita pelajari. Namun yang terpenting menurut politisi Partai Gerindra ini, diperlukan kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam rangka mewujudkan desa wisata di banua.
Sementara itu, Kepala Desa Pujonkidul, Udi Hartoko memaparkan, bahwa untuk mencapai keberhasilan seperti sekarang ini, hal pertama yang dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat. Kemudian melakukan pemetaan potensi yang dimiliki sesuai karakteristik desa.
Udi menambahkan, prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya bagaimana BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Tapi bagaimana BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktifitas ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tetapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian. Kita berharap, BUMDes ini berjalan bersama masyarakat menata ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.
Studi komparasi Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diikuti Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, serta tenaga ahli dari akademisi Universitas Lambung Mangkurat. (mrh/mah/jp).
