TAMIANG LAYANG - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas buka kegiatan uji publik naskah akademik dan Raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan kerjasama Dinas Pertanian Bartim dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, bertempat di aula ruang rapat dinas pertanian setempat, Selasa (17/11/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadistan Bartim, pelaksana kegiatan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, anggota DPRD Bartim, Camat, Forkopimda, dan undangan lainnya.

Bupati mengatakan, Raperda pertanian yang di bahas tersebut nantinya bertujuan untuk mengamankan lahan-lahan pertanian, dimana jangan sampai lahan pertanian tersebut beralih fungsi lain, baik pembiayaan dan sebagainya.

"Karena mungkin itu nanti yang akan kita jaga," ujar Ampera.

Dijelaskan dia, bahwa sasarannya adalah untuk 10 kecamatan, yang terbesar adalah Dusun Tengah 1400 hektar, kedua Pematang Karau 1000 hektar, dan ketiga Paku sekitar 900 hektar.

"Untuk kecamatan lainnya ada 400 hektar, 300 hektar dan lainnya," katanya.

Ditambahkan Ampera, dengan adanya perda tersebut, supaya nantinya tidak semena-mena untuk alih fungsi lahan pertanian.

"Tidak hanya lahan pertanian, akan tetapi lahan yang potensial juga akan dilindungi dan nanti itu ada programnya untuk pembukaan lahan," ujarnya.

Ampera mengatakan, kedepan untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan dalam ketahanan pangan, sehingga hal tersebut kita dukung sesuai program pemerintah pusat.

"Dalam hal ini lahan tersebut kita fokuskan untuk pertanian khususnya dalam arti luas yang utama untuk tanaman pangan," katanya lagi.

Sementara untuk lahan potensial sumber air, lanjut Ampera, dirinya meminta DLH seperti daerah Muara Awang harus dijaga, karena sumber DAM Karau dan DAM Tampa adalah Muara Awang.

"Jika sumber airnya berkurang maka cetak sawah kita sia-sia, bahkan hanya satu tahun sekali pertanian. Dan untuk saat ini ada beberapa daerah tertentu, yang hampir 2 bahkan 3 kali setahun bertani," jelasnya. (zi/jp).