BREAKING NEWS
#

Senin, 16 November 2020

DPRD bersama Pemkab Barito Timur Sepakati Pencabutan Perda terkait Pembentukan Bank Pengkreditan

TAMIANG LAYANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Timur bersama Pemerintah Daerah setempat menyepakati Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencabutan perda nomor 2 tahun 2012 terkait Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Sasameh Pangarawah.

Kesepakatan pencabutan perda tersebut berlangsung dalam rapat paripurna XII masa sidang I tahun 2020 DPRD Barito Timur, yang dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio, dan diikuti anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur secara virtual, Senin (16/11/2020).

Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistio, mengatakan setelah melalui pembahasan dan kajian bersama, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati untuk mencabut perda nomor 2 tahun 2012 tersebut.

"Ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dari pendirian perusahaan daerah BPR Sasameh Pangarawah sehingga tidak bisa dilanjutkan," ungkap Nur Sulistio.

Ditambahkan Politisi dari Partai Golkar ini, paling lambat dalam 7 hari setelah penandatanganan kesepakatan bersama, maka dokumen berupa rancangan keputusan DPRD akan diserahkan kepada kepala daerah untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya.

"Perda yang telah disahkan nanti menjadi dasar pencairan setoran modal pendirian BPR Rp1 miliar yang ditempatkan di Bank Kalteng untuk kemudian dikembalikan ke rekening kas daerah," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, mengatakan pembahasan raperda tentang pencabutan perda nomor 2 tahun 2012 tersebut dilaksanakan di tengah kesibukan pembahasan yang lainnya.

"Namun karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD proses penyelesaian raperda dapat berjalan dengan lancar," kata Ampera.

Dijelaskan Ampera, bahwa raperda pencabutan perda nomor 2 tahun 2012 sebelum ditetapkan sebagai perda, terlebih dahulu akan difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

"Karena itu, saya akan memerintahkan BPKAD dan bagian hukum sekretariat daerah untuk mengawal proses fasilitasi agar raperda tersebut segera ditetapkan sebagai perda," pungkasnya. (zi/lb/jp).

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes