BANJARMASIN - Rapat Kerja (RaKer) Asosisasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Kalimantan, Hotel Aston, Kota Pontianak berhasil menelurkan rekomendasi.

Rekomendasi yang telah ditanda tangani seluruh peserta kegiatan tersebut, nantinya akan diserahkan ke pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi kota-kota di seluruh Indonesia,khususnya bagi kota yang masuk dalam kelompok APEKSI Komwil V Regional Kalimantan.

Saat pembukaan kegiatan tersebut, Walikota Pontianak Ir H Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rapat kerja tersebut, menitik beratkan pada permasalahan kota, yang saat ini berada di tengah Pandemi Covid 19.

Selain itu, masalah lain yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Terkait dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Keuangan Daerah, lanjutnya, pemerintah kota telah melakukan penyelarasan program dengan kegiatan dan sub kegiatan dan melakukan perubahan Perwali dan pembentukan SOTK sebanyak 9 perangkat daerah.

 “Dengan penyederhanaan birokrasi serta peralihan jabatan struktural ke fungsional akhirnya menjadikan permasalahan baru yang dikarenakan jumlah jabatan yang masih terbatas,” katanya.

Karena itu, dengan adanya Raker ini, diharapkan dapat membuat keputusan-keputusan yang bisa di bawa ke pemerintah pusat untuk dijadikan bahan pertimbangkan pemerintah.

Ketua Apeksi Pusat, Bima Arya, dalam sambutannya mengatakan, selama ini organisasi Apeksi dikenal sangat baik dalam menyampaikan kepentingan daerah yang diartikulasikan dengan Perda. Karena itu, lanjutnya, dengan potensi yang luar biasa disetiap kota di Indonesia, semestinya kota-kota di Indonesia tidak hanya mengartikulasikan dan tidak hanya jadi target sosialisasi saja.

Untuk itu, ia berharap ke depan, dengan adanya Apeksi bisa menjadi referensi kebijakan. “Jadi sebelum kebikajakan itu diambil, ada proses komunikasi yang dari bawah ke atas, rasanya Apeksi bisa menjadi referensi kebijakan yang legitimet,” ucapnya.

Dikatakannya lagi, Munas Apeksi menyepakati mendorong pemerintah pusat untuk lebih intens dalam melakukan pendampingan terkait dengan perencanaan penganggaran dan penata usaha keuangan.

Dengan begitu, semuanya bisa selaras dengan prinsip serta target ideal terkait aktivitas birokrasi. “Semangat kita adalah mengawal otonomi daerah, memberikan ruang bagi inovasi. Jangan sampai sinkronisasi tadi terjadi atas dasar pengorbanan terhadap inovasi daerah,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap, dengan terus berkomunikasi bersama pemerintah pusat, SIPD bisa berjalan baik dengan memaksimalkan potensi daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji, saat menyampaikan sambutannya mengatakan, dengan adanya Raker Apeksi ini bisa menghasilkan rekomendasi yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan, terutama tentang tata kelola pemerintahan, sehingga bila terjadi sebuah perubahan, terlebih dahulu dapat disiapkan segala sesuatunya, pungkasnya.(dokpim-bjm/jp)