KANDANGAN- Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020, Senin (24/05/2021).
Hal tersebut diumumkan setelah Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, M. Ali Asyhar S.E., Ak., CA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Achmad Fikry, di Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel Banjarbaru.
Prestasi tersebut merupakan kali ke delapan diperoleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama kali, Kabupaten HSS menerima Opini WTP pada Tahun 2014 atas LHP Tahun 2013.
Kemudian, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga tepat waktu bahkan merupakan kabupaten pertama di Kalsel yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun ini.
Bupati HSS, H. Achmad Fikry mengaku sangat bersyukur pada hari ini telah menerima laporan hasil pemeriksa keuangan LKPD Tahun 2020 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Menurutnya, banyak hal yang telah dicapai termasuk beberapa hal yang harus mendapat perhatian ke depan. Pada kesimpulannya, BPK RI Perwakilan Kalsel kali ini telah memberikan Opini WTP untuk ke delapan kalinya.
"Kami sangat bersyukur atas hasil kinerja seluruh OPD dilingkungan Pemkab HSS yang telah mendekati standar akuntansi pemerintahan sehingga diberikan opini tersebut," ujarnya.
"Opini yang kita terima hari ini adalah motivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya, untuk bekerja sesuai standar-standar yang telah ditentukan pemerintah," imbuhnya.
Bupati mengatakan, pihaknya akan terus mengingat apa yang disampaikan BPK saat mereka melakukan pembinaan di Kabupaten HSS.
Opini yang diterima, tutur bupati, harus berkorelasi dengan 4 indikator utama yakni, untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, gini ratio, dan menekan angka pengangguran terbuka. Sehingga semua rupiah diarahkan untuk mencapai 4 indikator itu.
"Opini WTP yang diterima ini berkorelasi dengan sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bisa lebih baik lagi," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel beserta pejabat struktural dan fungsional khususnya tim pemeriksa yang kemarin melakukan pemeriksaan selama lebih kurang dua bulan di HSS.
"Hal itu membuat banyak memberikan support, dan motivasi untuk kami berbuat lebih baik lagi ke depannya," jelasnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel menyampaikan bahwa predikat WTP merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih dan mempertahankan WTP untuk tahun 2021 tersebut.
"Kami mengucapkan selamat kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas capaian Opini WTP ke delapan kali, dan yang surprise hari ini adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang pertama kali di wilayah Provinsi Kalsel," ungkapnya.
Disamping itu, lanjutnya, capaian-capaian pengelolaan keuangan di Pemkab HSS menunjukkan peningkatan kualitas.
"Jadi, kami memberikan Opini WTP dengan indikator-indikator yang sudah ada yaitu 4 kriteria, dan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar," ucapnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel berharap capaian-capaian ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepan.
"Kami menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten HSS bisa dibilang yang paling baik diantara pemerintah daerah di Kabupaten/kota Kalsel, dan yang penting kami mengharapkan Opini WTP itu bisa betul-betul selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, Ketua DPRD HSS H. Akhmad Fahmi, Sekda HSS Drs. H. Muhammad Noor, Kepala Bakeuda Drs. H. Nanang Fahrurrazi M. Noor, dan Inspektur Ir. Rusmajaya, serta jajaran lainnya. (af/jp).
