Acara yang berlangsung aula Mufakat Kantor Sekretariat Daerah Batola ini dihadiri pula oleh Kepala BPOM Banjarmasin Leonard Duma, Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor, Kepala Dinas Kesehatan Azizah Sriwedari, Kepala Dinas Ketahanan pangan & perikanan Batola Rahmanuddin Murad, Serta Kepala Sekolah yang mendapatkan piagam penghargaan dari BPOM Banjarmasin.

Pada sambutannya, Leonard Duma menyampaikan, melalui penandatanganan kerjasama atau biasa disebut Memorandum of Understanding ini (MoU) ini akan terjalin kerjasama dan sinergi yang baik antara BPOM dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

"Kita berharap akan ada sinergi yang semakin baik antara BPOM dan Pemkab Batola dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan,” ungkap Leonard, sambil menyampaikan bahwa upaya ini untuk mendukung implementasi prepres nomor 80 tahun 2017 tentang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan menjadi tanggung jawab BPOM terkait pengawasan.

Sehingga selanjutnya BPOM bersama Pemkab Batola akan bersinergi dalam pembinaan pelaku usaha, baik pengawasan dan tindak lanjut dalam pengawasan.

"Izin usaha obat makanan tingkat Kabupaten dikeluarkan oleh pihak Kabupaten, karena itulah kita perlu sinergitas yang baik agar banyak pelaku usaha terkait obat dan makanan di Batola,” tambah Leonard.

Pelaku usaha menurut Leonard cukup mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola untuk mengajukan ijin usaha, kemudian baru akan diarahkan ke Dinas Kesehatan terkait penyuluhan. Leonard menambahkan terkait ijin dari BPOM Banjarmasin, BPOM Banjarmasin memiliki fasilitator yang siap mendampingi bahkan mendatangi tempat pelaku usaha  untuk memberikan pendampingan.

"Contoh sederhana untuk mendapatkan ijin BPOM yakni terdapatnya rumah produksi yang terpisah dengan dapur rumah tangga. Hal ini yang masih belum dipahami banyak pelaku usaha dan perlu kita berikan pendampingan,” pungkas Leonard.

Adapun isi MoU adalah: 

1. Pengawasan dan tindak lanjut

2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; laboratorium (sampel) obat dan makanan;

3. Pengujian untuk contoh

4. Pemberian komunikasi, edukasi kepada masyarakat; informasi, dan

5. Penguat terpadu; jejaring pengawasan pangan

6. Pertukaran dan fasilitasi/sarana produksi, distribusi,dan pelayanan obat dan makanan;

7. Pelaksanaan program nasional desa pangan aman, pasar berbahaya aman bebas dari pangan jajanan bahan anak dan sekolah(pjas);

8. Pelaksanaan aksi nasional pemberantasan obat illegal dan penyalahgunaan narkoba.

Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani AS menyambut baik adanya MoU ini. Terlebih selaras dengan program Pemkab Batola yakni satu Desa satu Produk.

"Kerjasama ini penting dalam peningkatan mutu keamanan makanan dan kesadaran dalam memilih makanan serta obat yang aman dan berkhasiat bagi masyarakat,” ungkap orang nomor satu di Batola ini.

Bupati menambahkan, perlunya pengawasan jajanan disekolah-sekolah, toko-toko, industri rumah tangga, dan UMKM yang memproduksi makanan dan obat agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dan layak konsumsi. Bupati juga menyampaikan bahwa dari makanan yang sehat akan diperoleh gixi yang baik bagi masyarakat.

"Pada kesempatan ini saya ucapkan pula selamat kepada sekolah-sekolah yang mendapatkan piagam bintang keamanan pangan dikantin sekolah. Semoga bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain,” tutup Bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan ini.

Sekolah-sekolah yang mendapat bintang keamanan pangan kantin sekolah antara lain; SDN Marabahan 1; SDN Marabahan 2; SDN Semangat Dalam 2; SDN Handil Bakti; SMPN 3 Marabahan dan SMAN 1 Marabahan. Sekolah-sekolah ini berkesempatan maju bersaing di tingkat Nasional dan mendapat bintang keamanan pangan kantin sekolah tingkat Nasional mengharumkan nama Batola. (prkpmd/jp).