Teddy Suryana perwakilan fraksi DPRD dalam laporannya menyampaikan, bahwa DPRD dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini, untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten HSU.

Disamping itu, Bupati HSU H. Abdul Wahid HK mengatakan, bahwa sebelum rancangan peraturan daerah ini kami tetapkan nantinya, terlebih dahulu akan kami sampaikan kembali kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dimintakan nomor register Raperda.

Menurutnya, Raperda telah kami mintakan Fasilitasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan telah mendapatkan hasil fasilitasi, sebagaimana surat Gubernur nom 188.342/00995/kum/2021, tanggal 7 Juli.

Adapun perubahan yang semula dengan judul “Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Dengan Pola Pembiyaan Tahun Jamak” diubah menjadi “Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung".

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 100 ayat (2) Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan hukum daerah, yang berbunyi Bupati wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lama terhitung 3 hari sejak menerima rancangan peraturan daerah, sementara yang belum mendapat nomor register, tidak dapat ditetapkan dan tidak boleh diundangkan dalam lembaran daerah. (dskmnf/jp).