Meski demikian masih terdapat beberapa persyaratan penting yang harus diperhatikan. Diantaranya telah mengisi Daftar Periksa melalui Aplikasi Kemendikbudristek, adanya surat persetujuan org tua atau wali siswa tentang PTM, telah menyiapkan dan melengkapi protokol kesehatan, kapasitas ruangan utk peserta didik dalam pembelajaran hanya 50 persen, serta menjamin seluruh Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sudah divaksin.

"Untuk menjamin ketaatan Sekolah atas ketentuan  tersebut, kami telah menugaskan Koordinator Pengawas bersama Pengawas Pembina untuk memonitor dan membina satuan pendidikan agar taat pada ketentuan yg ada, terutama menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ungkap Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi, Selasa (11/1) kemarin.

Pelaksanaan PTM tentu tidak mengabaikan adanya varian baru COVID-19 yakni Omicron. Sehingga meskipun dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri diperbolehkan untuk melaksanakan PTM secara penuh, namun di provinsi ini akan tetap menerapkan PTM dengan kapasitas ruang belajar sebanyak 50 persen.

"Kita tetap akan batasi jumlah siswa di dalam ruangan belajar sebanyak 18 siswa, agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi membuat kasus positif COVID-19 di provinsi kembali meningkat seperti di tahun kemarin,” jelasnya.

Bahkan jika nantinya kasus COVID-19 kembali meningkat, Disdikbud Provinsi Kalsel siap menyesuaikan dengan kebijakan Satgas COVID-19 Nasional, terutama terkait ketentuan PTM.

"Kami siap menunda PTM atau menghentikan PTM dan menggantinya dgn Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ) atau secara daring kembali,” tegasnya.

Yusuf menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB agar taat dengan ketentuan dan menjamin seluruh peserta didik, GTK, dan warga sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan berkelanjutan. (mckalsel/jp).