MARABAHAN- Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani melakukan audiensi terkait keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta, Kamis (27/01/2022).
Audiensi yang bersama Tim MPP yang terdiri Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor, Sekda H Zulkipli Yadi Noor, Kadis PUPR Saberi Thanoor, Kadis PTMPTSP Muhammad Aberar, Sekretaris Diskominfo Ichwan Hakim, Kabag Organisasi Ibadurrahman, dan lainnya ini terkait kesiapan revitalisasi MPP Batola baik fisik bangunan maupun secara sistem pelayanan.
Kehadiran Bupati Noormiliyani dan rombongan diterima Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa dan Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Noviana Andriana beserta jajaran.
Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Sriwijaya 1 berisi penjelasan standar pelayanan dalam sebuah MPP dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Diah Natalisa menyampaikan, MPP harus memenuhi syarat utama memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat.
Selain itu, MPP mampu meningkatkan daya saing masyarakat yang berujung pada meningkatnya daya saing Indonesia.
Diah Natalisa mengapresiasi dan mendukung niat Pemkab Batola yang akan melakukan revitalisasi terhadap MPP-nya.
"Dengan luas bangunan yang hanya 700 meter persegi tentunya cukup minimalis. Tapi kita percaya bisa tetap maksimal dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Noviana berharap, MPP Batola bisa mengadopsi teknologi nantinya. Baik adanya sistem indeks kepuasan masyarakat maupun monitoring data kunjungan yang bisa bermanfaat dalam penyusunan kebijakan.
Noviana menjanjikan, pihaknya akan intens berkomunikasi dengan Tim MPP Batola, baik secara daring maupun visitasi dalam mendukung target Grand Launching MPP Batola pada akhir Oktober 2022 nanti.
Sebelumnya, Bupati Noormiliyani menyampaikan, MPP yang baru nantinya akan mengedepankan kemudahan akses bagi disabilitas maupun masyarakat lanjut usia dengan mengubah posisi letak yang semula di lantai dua diturunkan ke lantai satu di samping disediakan fasilitas serta jalur khusus.
Selain itu, tambahnya, MPP Batola akan dilengkapi pojok UMKM yang berguna untuk mengenalkan kerajinan maupun produk-produk unggulan kepada pengunjung.
Sebenarnya, papar Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini, di MPP Batola saat ini hampir semua instansi yang telah menempatkan counter pelayanan.
Noormiliyani juga memaparkan, berdirinya MPP di Batola merupakan buah dari pemikirannya dalam rangka untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan agar bisa selesai dalam satu pintu.
Karena itulah, lanjutnya, sehingga dikeluarkanlah Perbup 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Batola.
Bupati satu-satunya perempuan di Kalsel ini berharap, melalui audiensi yang dilaksanakan ini MPP di Batola bisa disempurnakan dan sesuai standar dari Kemenpan-RB.
Di akhir pertemuan, Bupati Batola Hj Noormiliyani menyerahkan hasil studi pelayanan MPP Batola sesuai Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2017 kepada Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa dan dilanjutkan dengan foto bersama. (prkpmd/jp).
