BANJARMASIN- Ada beberapa perusahaan sawit di Kalimantan Selatan yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Wahyudi Rahman.
Hal tersebut disampaikannya pada dengar pendapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2021 dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel.
“Sampai saat ini masih ada perusahaan sawit yang merubah aturan seenaknya. Mereka bikin aturan yang para buruh, itu gak tau kapan dibikinnya,” ujar Wahyudi, Senin (25/4).
Sejumlah perusahaan sawit sering merubah aturan hingga regulasi gaji para buruh dengan seenak saja itu berimbas pada kerugiaan para buruh yang sudah bertahun-tahun membantu meningkatkan produksi perusahaan. Akhirnya, para buruh membentuk asosiasi. Dan dari asosiasi itulah para buruh meminta dewan menindak lanjuti.
"Perusahaan tidak melaporkan dan mensosialisasikan peraturan perusahaan serta memberikan upah dengan target tonase bukan sistem berdasarkan jam kerja dan jika tidak mencapai target, perusahaan memotong upah buruh hingga tidak mencapai UMP," ujar Wahyudi dengan tegas.
Wahyudi Rahman berharap apa yang diinginkan para buruh agar pemerintah turun tangan mengawasi perusahaan sawit yang nakal.
"Besar harapan kami selaku wakil rakyat bangunlah sinergitas yang baik antara Disnaker Provinsi dan Kabupaten. Sebab, masih ada perusahaan yang merugikan masyarakat,” demikian Wahyudi. (mi/jp).
