MARABAHAN- Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalsel XI tahun 2022 yang rencananya akan dihelat di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) semakin dekat. Dalam pelaksanaannya tentunya menggunakan dana hibah dari pemerintah daerah.
Mengantisipasi hal-hal tak diinginkan dalam penggunaan dana, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola agar tercipta kinerja yang bersih, akuntabel, transparan, dan tidak melanggar hukum.
Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi Ketua KONI Batola Drs Dahlan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batola Eben Nezer Silalahi SH MH di Kantor Kejari Jalan Patmaraga Nomor 1 Marabahan, Jumat (27/5).
Sebelum MoU kerjasama pencegahan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negera ini dibuat terlebih dahulu dipaparkan besaran hibah untuk kegiatan Porprov yang nilainya mencapai Rp1.615.270.000. Uang sebesar ini diperuntukan untuk segala biaya peserta yang mengikuti kegiatan baik atlit, oficial, panitia kabupaten hingga asuransi sebanyak 350 peserta selama 4 bulan.
"Sementara nilai yang kami tetapkan ini masih bersifat ancar-ancar. Karenanya kami juga mengharapkan masukan baik menyangkut nilai satuan maupun hal-hal lainnya agar pengelolaan anggaran bisa semaksimal mungkin dapat kita lakukan,” kata Ketua KONI Batola, Dahlan.
Dahlan mengakui, mengelola anggaran untuk kegiatan Porprov ini cukup rumit. Karena itu setelah mengadakan MoU dengan pihak Kejari ini ia berencana akan membuat surat ke KONI Provinsi terkait hal ini.
Pada bagian lain pensiunan Kadis PMD Batola ini mengakui, kendati sudah melakukan asumsi pengeluaran, namun sampai hari ini belum ada penetapan cabor yang akan dilombakan di Kandangan.
"Memang di rakor terdapat 38 cabor yang siap namun sampai saat ini belum ada finalisasi cabor dilombakan kendati pihak HSS juga menetapkan sementara ada 24 cabor yang akan dilombakan,” paparnya.
Sementara untuk Batola sendiri untuk sementara sesuai data yang lulus kejurprov terdapat 16 cabor yang akan ikut. Sedangkan 18 lagi belum kejurprov dan 2 fungsional.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batola, Eben Neser Silalahi, mengutarakan kerjasama ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Kejari Batola untuk memberikan pendampingan.
Ia berpesan, dalam menggunakan anggaran hendaknya dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak menyimpang serta salah langkah yang bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
"Karenanya dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan tentunya membutuhkan pendampingan hukum untuk kelancaran pelaksanaan,” paparnya. (prkpmd/jp).
