MARTAPURA- Puluhan Massa LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel, Rabu (11/5/2022) melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Martapura dan DPRD Kabupaten Banjar.
Menurut Aliansyah, Ketua LSM KPK-APP Kalsel, rencana aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Martapura terkait berbagai masalah.
"Seperti tindak lanjut proses hukum adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar,” ujarnya
Sedangkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, LSM KPK-APP Kalsel akan meminta dan mendesak Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar untuk menghentikan seluruh kegiatan perjalanan dinas luar daerah.
Menurut Aliansyah, sebagian Anggota DPRD Banjar Memacu Intensitas Kunjungan kerja, makanya ada kunjungan kerja sampai delapan kali sebulan, tujuh kali dan enam kali sebulan.
"Jika kunjungan itu terlalu sering sehingga kurang ideal lagi. Bagi saya pribadi kunjungan kerja itu cukup tiga kali sebulan, buat apa sering sering keluar daerah kalau hasilnya kurang relevan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Lanjutnya, ironisnya ditengah seringnya kunjungan kerja keluar daerah terindikasi adanya penyimpangan yang merugikan uang negara.
"Dimana sebagian Anggota DPRD Banjar berani mem-markup hingga dari selisih itu tentu saja ada kerugian negara," tegas Ali. (yet/jp).
