PD Baratala sendiri dilaporkan, lantaran diduga melanggar kesepakatan kerjasama selaku mitra kerja.

"Bareskrim sudah memantau terus sampai sekarang dan kami masih menunggu hasil dari penyelidikan mereka," ujar Bambang Tri Gunadi, Direktur PT Bimo Taksono Gono (BTG), Selasa (12/7).

Bambang mengungkapkan, sebelum melakukan laporan ke Bareskrim, dirinya sudah melaporkan hal itu ke mana-mana, mulai dari Polres, kejaksaan, namun sampai saat ini tidak ada perkembangan.

"Padahal investasi PD Baratala dalam hal kerjasama dengan kami (PT BTG), sama sekali tak mengeluarkan uang. Justru sayalah yang menginvestasikan modal sebanyak Rp50 miliar terkait IUP bijih besi tersebut. Saya sudah menyurati PD Baratala, namun tidak pernah ada tanggapan,” jelasnya.

Bambang merasa, selama ini ia ‘dikambing hitamkan’ pihak PD Baratala, dan jika dihitung total kerugian yang dialami sudah mencapai Rp50 miliar.

Diwartakan sebelumnya Direktur PT Bimo Taksoko Gono (BTG) Bambang Tri Gunadi meminta kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Baratala Tuntung Pandang dapat memberikan surat perintah kerja (SPK) kepada PT BTG untuk melakukan aktivitas penambangan di Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin.

"PT Bimo Taksoko Gono selaku kontraktor atau pihak ketiga merupakan patner kerja Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang sejak tahun 2005 seharusnya layak untuk diteruskan SPK," ujar Bambang Tri Gunadi, kepada sejumlah media.

Menurutnya, hal itu didasari PT Bimo Taksoko Gono telah menguasai lahan di Desa Pemalongan dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sebanyak 35 hektare.

"Pembayaran ganti rugi tersebut sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) SK 313 Menhut.II/2008 tanggal 15 September 2008," ungkapnya.

Selain itu, kata Bambang, PT BTG telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan tersebut.

"Sehingga PT BTG mempunyai hak penguasaan atas lahan tersebut," tandasnya. (yetno/jp).