Sekira pukul 11.00 Wita bupati yang dinanti-nantikan pun tiba. Ia disambut gegap gempita diiringi dentingan musik penting khas Bali. Di antara ratusan warga tampak pula Kepala Adat Dwipasari I Nengah, Kades Dwipasari I Made Wastawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Tak ketinggalan turut mengiringi kehadiran orang nomor satu di Bumi Ije Jela ini Kadis PMD Batola Moch Aziz, Camat Wanaraya Slamet Riyadi, para anggota forkopimcam, dan para kades se-Wanaraya yang secara bersama-sama menuju tempat peresmian.

Proses peresmian Balai Adat Desa Dwipasari sendiri ditandai pemotongan pita dan pemukulan gong oleh bupati.

Kepala Adat I Nengah yang menyampaikan terima kasih kepada bupati yang terus memberikan perhatian sehingga balai adat di desa mereka bisa digunakan.

"Mewakili masyarakat adat Desa Dwipasari saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuannya bupati sehingga balai adat ini bisa berdiri,” ucapnya.

I Nengah mengutarakan, pembangunan balai adat sendiri menghabiskan dana sekitar Rp394 juta yang berasal dari dana desa dan bantuan bupati Rp227,474 juta sedangkan sisanya dari swadaya masyarakat. 

Disela laporan, kepala adat juga menyampaikan keluhan para petani tentang jatuhnya harga kelapa sawit seperti yang terjadi belakangan ini.

Kades Dwipasari, I Made Wastawan, mengutarakan Visi Misi Batola Setara Membangun Desa Menata Kota benar-benar terasa di Desa Dwipasari. Salah satu wujudnya, sebut kades, tahun 2018 pada masa kepemimpinan Bupati Noormiliyani jalan ke Desa Dwipasari sangat mulus beraspal kendati kondisinya kini mengalami kerusakan akibat tingginya arus transportasi dari pengangkutan hasil perkebunan kepala sawit dan karet.

Menanggapi keluhan rendahnya harga kelawa sawit, Noormiliyani menyatakan, telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit seluruh Indonesia.

Bupati satu-satunya wanita di Kalsel ini menyampaikan, untuk tindaklanjut pertemuan rencananya presiden bersama menteri terkait akan melakukan pertemuan dalam rangka membahas permasalahan ini.

"Dalam pertemuan sempat terlontar rencana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan daerah terkait harga sawit ini. Namun, untuk kepastiannya kita tunggu bagaimana Pemerintah Pusat menggodok regulasinya,” ucapnya.

Terkait permasalahan jalan ke Desa Dwipasari, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menerangkan, APBD selama dua tahun habis untuk penanganan COVID-19. Namun, pada 2023 mendatang ada rencana kerja pemerintah untuk jalan Dwipasari ini.

"Saya minta masyarakat mengawal, mengingat masa jabatan saya bersama Wabup Rahmadian Noor akan berakhir 4 November 2022 mendatang,” ujarnya.

Khusus menyangkut peresmian Balai Adat Desa Dwipasari, bupati mengucapkan selamat. Ia berharap melalui balai adat yang baru ini segala aktivitas maupun kegiatan masyarakat bisa ambil bagian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah persoalan masalah moral akibat degradasi budaya.

Di sela acara peresmian bupati juga memberikan bantuan kepada masyarakat adat Dwipasari sebesar Rp20 juta. (prkpmd/jp).