BANJARMASIN- Mewarnai 11 tahun Partai Nasdem, Jajaran DPD Partai Nasdem Kota Banjarmasin, menggelar Sarasehan yang bertema Meningkatkan Peran Publik Untuk Perubahan, Sabtu (19/11).
Kegiatan itu menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa dalam bidangnya, seperti Dr Machli Riyadi, SH, MH, Plt. Kesbangpol Banjarmasin, AKP Asep Danu Hudaya SE, Kasat Intel Polresta Banjarmasin, dan Prof. Dr HM Hadin Muhjad SH MHum Pakar Hukum yang juga Guru Besar FH ULM Banjarmasin.
Usai memberikan paparan dan menjawab beberapa pertanyaan dan usulan, Machli mengatakan, dirinya menyambut baik adanya sarasehan tersebut dan menyatakan, ini merupakan sebuah pendidikan politik yang memang harus dilaksanakan dan digiatkan.
Hal ini dikarenakan fenomena yang ada di masyarakat saat ini masih cukup banyak yang apatis untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) ketika pemungutan suara itu dilaksanakan.
"Padahal itu adalah hak politik yang mestinya mereka pergunakan. Partisipasi masyarakat penting sekali untuk bisa kita mewujudkan Pemilu yang bermartabat. tentu momentum ini (Sarasehan yang digelar) kesempatan kita untuk mengedukasi masyarakat, agar menjadi pemilih yang cerdas," tegas Machli.
Disebutkannya, ketika memiliki pemilih yang cerdas, akan bisa menghasilkan figur kepemimpinan nantinya yang bisa menjadikan Negara ini menjadi lebih baik dan hasil atau proses pemilu tersebut menjadi sebuah pemilu yang bermartabat dan untuk pemilu bermartabat tersebut, bila kita memiliki pemilih yang cerdas.
"Apa yang dilaksanakan Partai Nasdem hari ini, kami mengapresiasi," ujar Machli.
Pihaknya mengimbau kepada para pemilih pemula untuk memanfaatkan hak politik yang dilindungi Undang-undang. Karena nasib Bangsa ini ada pada mereka (pemilih pemula tersebut). Saat ini didominiasi Generasi Y dan Z atau pemilih pemula. Sedangkan nanti 2030 dan 2045 Indonesia Generasi Emas.
Jika tidak dimulai sekarang, menurut Machli, akan memetik tidak sesuai dengan apa yang menjadi mimpi kemampuan Indonesia untuk menjadi Negara Maju dan Unggul, yang mampu bersaing dengan Negara-negara lain.
"Itu akan menjadi faktor penghambat, ketika tidak adanya keterlibatan pemilih pemula untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banjarmasin, Winardi Sethiono mengatakan, Partai Nasdem pada awalnya menargetkan kursi di legislatif ada 5 kursi, tapi kemudian direvisi lagi oleh Ketua DPW, menjadi 11 kursi. Sehingga diakui Winardi, ini menjadi PR berat pihaknya.
"Namun kalau kita melihat kondisi antusias dari kawan-kawan, saya rasa Insyaallah bisa tercapai itu," ungkap Winardi.
Sedangkan strateginya, sama seperti tahun-tahun lalu. Cuma karena mottonya adalah perubahan, maka pasti akan mengambil langkah-langkah atau cara-cara yang beda. Bagi Nasdem, bahwa Money Politic itu tidak diharuskan, karena di situ ada perubahan.
"Jadi boleh dikatakan, uang adalah bukan segala-galanya bagi kami. Tapi segala sesuatu itu juga diperlukan uang," tegas Winardi.
Menyinggung sarasehan yang digelar tersebut, Winardi menyatakan, kegiatan ini sebagai kegiatan silaturahmi dan juga ingin menambah wawasan-wawasan dengan para Pakar Hukum, Kesbangpol dan pihak keamanan pihak aparat.
Ingin menambah wawasan. Partai Nasdem tegas Winardi, berupaya melakukan politik-politik yang santun, yang cerdas dan menjadi seorang Politikus yang Bermartabat. Ini yang sangat diharapkan dan ini juga digenjot kepada para Kader Nasdem.
Masalah Calon-calon Pilpres 2024, Winardi mengatakan, pihaknya di daerah selalu tegak lurus dengan keputusan pusat. Hal ini diungkap Winardi Sethiono, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Banjarmasin, selesai Sarasehan Meningkatkan Peran Publik Untuk Perubahan.
"Saya rasa, inipun juga belum final kayaknya. nanti kita lihat sampai ke arah penetapan. Kalau ke arah penetapan, baru kita bisa berkomentar. Kalau sekarang masih belum penetapan, masih hanya deklarasi. Kita lihat dululah," kata Winardi.
Sedangkan terkait Calon Presiden lainnya selain Anies Baswedan, menurut Winardi, itu bukan ranah jajarannya. Karena itu ranah dan wewenang Pusat. Pihaknya yang berada dibawah, hanya mengikuti tegak lurus dengan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Pusat.
"Jadi kita tidak mempunyai hak untuk menentukan, siapa Calon Presiden. Karena kita ada di daerah," pungkas Winardi. (jun/jp).
