KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs. H Achmad Fikry, M.AP membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Kecamatan Simpur. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor kecamatan setempat, Selasa (10/1).
Adapun tema RKPD Tahun 2024 ini adalah "Akselerasi Penguatan Sektor Kreatif Sebagai Pemulihan Ekonomi yang Inklusif Berbasis Pembangunan di Pedesaan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup”.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekda HSS, Drs. H M Noor, Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD, alim ulama, Danramil, Kapolsek, TP PKK Kecamatan Simpur, Forum Anak, para Kepala Desa, dan perangkat Desa serta Sarjana Pendamping Desa Sejahtera se-Kecamatan Simpur.
Dalam sambutannya Bupati Drs. H Achmad Fikry mengatakan, bahwa hari ini kembali memulai siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari Kecamatan Simpur telah dilaksanakan Musrenbang RKPD untuk tahun anggaran 2024.
"Musrenbang ini sebagai kelanjutan dari musrenbang desa, yang sudah dikerecut dari pra musrenbang," ujarnya.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Simpur yang selama ini punya komitmen yang kuat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah sampai semua usulan masyarakat mana yang bisa dilakukan melalui dana desa dengan tenaga gotong royong.
"Yang mana tidak bisa ditangani desa, maka akan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten HSS. Dengan cara sinergi yang kuat ini mempercepat pembangunan di HSS," ucapnya.
Bupati juga menyampaikan arahan Presiden yaitu mengharapkan agar Tahun 2024 kemiskinan ekstrem 0%. Sementara untuk Kabupaten HSS saat ini berada diangka 0,76%.
"Artinya program hari ini juga memastikan akan dihapus di tahun 2024 dengan cara nanti akan kita lihat dan pelajari," jelasnya.
Bupati menyebutkan, bahwa Musrenbang tahun 2024 ini mengacu kepada RPJPD, karena RPJMD sudah tidak ada lagi.
"RPJMD kami hanya sampai tahun 2023 dan tinggal menghitung pada bulan Desember sudah selesai. Maka dari itu, Tahun 2024 kita terus laksanakan pembangunan dengan RKPD, yang tentu acuannya adalah Rencana Jangka Panjang Daerah sampai Tahun 2025," sebutnya.
Bupati juga menuturkan, bahwa Kabupaten HSS mempunyai 144 Desa, 4 kelurahan, dan 11 kecamatan.
"Kita akan berpikir untuk pemerataan, namun tidak harus semua usulan kita akomodir. Jadi berikan pemahaman kepada masyarakat yang mana yang menjadi prioritas utamanya," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Achmad Fikry juga mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama, tokoh masyarakat dan Forkopimcam yang selama ini menciptakan suasana yang kondusif, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar.
Bupati juga menyampaikan, kepada kepala desa dan seluruh masyarakat desa di wilayah Kecamatan Simpur bahwa sampai 19 September 2023 dengan harapan agar semua apa yang diprogramkan bisa diselesaikan.
Meskipun lanjut bupati, dalam perjalanannya sepuluh tahun ini dua tahun dilanda pandemi COVID-19, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak naik malah turun karena pengaruh global.
"Kami selaku Bupati dan Wakil Bupati HSS memohon maaf kalau ada keinginan maupun harapan yang belum terealisasi, bukan kami tidak ingat tetapi semata-mata memang banyak faktor yang mempengaruhi," jelas Bupati HSS.
Sebelumnya, Camat Simpur, M. Taufiqurrahman, SSTP, M.Si menyampaikan, bahwa Musrenbang ini merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan secara berjenjang sebagai proses dan harapan perencanaan pembangunan. Dimana, kata Camat, tahun ini merupakan tahun ke 4 penjabaran Misi-Visi Bupati dan Wakil Bupati HSS.
"Berdasarkan hasil dari Pra Musrenbang di Kecamatan Simpur masih terdapat usulan daftar panjang yang lumayan banyak, namun telah di kerucutkan hingga menjadi 33 usulan, yang mana mencakup bidang infrastruktur, sosial budaya dan perekonomian, terutama bidang yang menunjang produktifitas pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi unggulan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, kata Camat, ada pula usulan perbaikan jalan yang menghubungkan antar desa agar memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian hingga akses menuju tempat peribadatan.
"Semoga apa yang kami usulkan ini dapat di diterima dan disesuaikan dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran Pemda," harapnya. (ari/jp).
