MARTAPURA- PT Baramarta Perseroda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan setelah, ini ditinggal direktur utamanya yang lama dengan membawa uang perusahaan Rp9,2 miliar. Kini dengan dinakhodai direktur Rachman Agus, SE, terus bernenah dan ibaarat kata melakukan 'cuci piring' dengan membayar tunggakan utang kontraktor, pajak, dan lain-lain, di luar tunggakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
"Saat menjabat Plt Dirut PD Baramarta merangkap jadi dewan pengawas di akhir September 2020, sudah ada utang dan tunggakan lebih dari Rp427 miliar, di luar tunggakan PAD sebesar Rp8.298.058.410, atau 8 miliar rupiah lebih," kata Direktur PT Baramarta Perseroda, Rachman Agus, Senin (30/1).
"Selain itu, gaji karyawan juga 2 bulan tidak dibayar dan hampir 3 karena posisi pada saat itu di akhir bulan," tambahnya.
Dikatakannya, setelah pembenahan internal dan eksternal, gaji karyawan bisa dibayar 3 bulan dan PAD dibayar di tiga bulan terakhir masing-masing Rp500 juta, atau total Rp1,5 miliar. Sehingga tunggakan PAD tinggal Rp6.798.058.410.
Kemudian, di bulan November 2020, Baramarta, juga melakukan pembayaran tunggakan pajak Rp1 miliar.
"Pembayaran ini untuk menunjukkan komitmen kami membayari utang pajak masa lalu yang terjadi di tahun 2009, 2011, dan 2013," ungkap Rachman Agus.
Rachman Agus juga menjelaskan, setelah Februari 2021 dirinya definitif sebagai dirut, meski Baramarta masih belum pulih dan dalam keadaan 'sakit', tetap dibebani target PAD tidak tanggung-tanggung Rp10 miliar. Tunggakan Rp6,7 miliar, dan ditambah sisanya Rp3,7 pencapaian target PAD.
Namun demikian, Baramarta mengusulkan pengurangan target PAD menjadi Rp2,4 miliar di tahun 2021 itu. Untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan keuangan perusahaan.
"Karena pada saat itu, kondisi keuangan perusahaan tidak stabil. Pasalnya, kami juga lagi berusaha memenuhi kewajiban utang pajak yang harus dicicil. Sementara penjualan relatif sedikit, sehingga harus berbagi dengan kewajiban lainnya," paparnya.
Rachman Agus menuturkan, bahwa tahun 2021 PAD yang berhasil disetor ke kas daerah mencapai Rp2,5 miliar, melebihi target Rp2,4 miliar, dan tunggakan PAD pun berkurang, sehingga menjadi Rp4.298.957.410.
Di sisi lain, lanjutnya, Baramarta membuat komitmen pembayaran utang pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk mencicil Rp100 juta per bulan mulai bulan Agustus 2021.
"Kami bayar untuk PPh Rp500 juta mulai Agustus hingga Desember di 2021," tuturnya.
Ia menyebutkan, komitmen pembayaran berupa skema cicilan utang pajak itu juga disaksikan unsur pihak Pemkab Banjar yang terdiri Sekda, Asisten II, Asisten III yang juga merangkap Dewan Pengawas PD Baramarta, Kabag Hukum dan Kabag Perekonomian dan SDA Setda Banjar.
"Kita menggandeng Pemkab Banjar, supaya G to G, atau pemerintah ke pemerintah," ujar Rachman Agus.
Sementara untuk 2022 Baramarta diberi target PAD Rp2,5 miliar, dan PAD yang mampu disetor Rp3 miliar. Dengan ada setoran Rp3 miliar ini, maka tunggakan PAD tersisa Rp1.298.058.410.
"Insya Allah untuk tahun 2023 ini kami estimasi mampu setor PAD sekitar Rp3,2 miliar. Dengan jumlah sebesar itu, tunggakan PAD mampu kami lunasi," katanya dengan optimis.
Sementara untuk tahun 2022, lanjut Rachman Agus, utang pajak sesuai komitmen dengan kantor pajak dibayarkan Rp 200 juta per bulan.
"Kami mampu membayar Rp2.480.000.000," jelasnya.
Jadi, kata Rachman Agus, selamanya dirinya menakhodai Baramarta selama 2 tahun lebih, total yang sudah disetor untuk PAD Rp7 miliar dan utang pajak yang dibayar hampir Rp4 miliar atau Rp3.980.000.000.
Selanjutnya di tahun 2023 ini untuk sisa tunggakan pajak, dan utang tunggakan lainnya sebesar Rp427.287.308.204, yang terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB Rp279.502.919.576 tahun 2009, 2011 dan 2013, utang terkait PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) masa lampau Rp116.904.216.429, dan utang tunggakan PNBP IPPKH ditambah denda Rp30.880.172.199.
"PT Baramarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT.MTN, di mana dalam proyek tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang Baramarta sebesar Rp427 miliar lebih dari hasil proyek itu dalam waktu maksimal 3 tahun ke depan. Dan itu sudah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan," terangnya.
Untuk bulan Januari 2023, utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp 4,5 miliar, terdiri dari Rp3,5 miliar PPh, dan Rp1 miliar untuk PBB.
"Hari ini dibayarkan," jelasnya.
"Insya Allah dibayarkan seterusnya miliaran rupiah tiap bulan sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Namun sebelum waktu itu, belum sampai 3 tahun kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi," kata Rachman Agus menambahkan.
Rachman Agus mengakui dengan tuntutan tinggi, penyertaan modal dari Pemkab Banjar masih seperti saat didirikan Baramarta tahun 1998 dulu, yakni cuma Rp205 juta, atau tidak sampai seperempat miliar.
"Sementara Baramarta diminta setor miliaran rupiah untuk PAD, serta bayar utang-utang warisan lama," ujarnya.
Diungkapkannya, kontribusi Baramarta terhadap PAD Kabupaten Banjar sudah mencapai Rp232 miliar lebih, tepatnya Rp232.397.047.372,15.
"Ini sejak Baramarta berdiri hingga sekarang," jelasnya.
Menurutnya, total selama dirinya menjabat direktur di Baramarta berhasil setor PAD Rp7 miliar, dan membayar tunggakan pajak sekitar Rp8,5 miliar atau total Rp15,5 miliar.
"Tentunya perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar," katanya.
Rachman Agus optimis, tahun 2024, PT Baramarta mampu menyumbang PAD Rp13,2 miliar. (yetno/jp).
