BANJARMASIN- Pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, memerlukan langkah konkret dalam wujud rencana aksi agar pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan tepat sasaran.
Kesimpulan ini mengemuka pada High Level Meeting (HLM) atau pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (7/2). Pertemuan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
Pertemuan TPID kali ini, mengangkat tema "Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan”. Fokus utama rapat koordinasi tingkat tinggi TPID kali ini, adalah mengesahkan rencana aksi pengendalian inflasi di Kalsel, dengan strategi 4K.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan, inflasi perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Apalagi akhir tahun lalu, Kotabaru, salah satu kota yang melakukan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, hingga di atas 8 persen.
"Oleh karena itu, pada hari ini, TPID Provinsi Kalsel bersama TPID kabupaten/kota se-Kalsel menyepakati Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, supaya menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam upaya pengendalian inflasi di Kalsel,” sebut Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.
Secara khusus, Paman Birin juga mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang telah menyumbangkan pemikiran dan menginisiasi seluruh rangkaian proses penyusunan rencana aksi.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo menyampaikan, rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rapat koordinasi TPID yang telah dilaksanakan sepanjang Januari 2023.
"Tentunya, rencana aksi ini dilandasi dengan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022,” tutur Wahyu.
Wahyu juga menyebut sinergi TPID yang terus diperkuat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kalsel pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen, lebih rendah dibanding Desember 2022 maupun rata-rata historis tiga tahun terakhir.
"Dengan upaya ekstra dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalsel pada tahun 2023 dan 2024 akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan,” tutup Wahyu.
Sebagai tanda sepakat dan kesiapan implementasi, rencana aksi tersebut kemudian ditandatangani 8 SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel. Yakni Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Prosesi penandatanganan kesepakatan rencana aksi tersebut disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, serta dihadiri TPID dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi degan pemerintah daerah dalam kerangka TPID dan GNPIP, untuk memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023. (adv/adpm/jp).
