JAKARTA- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika atau yang biasa disingkat dengan Raperda P4GNPNP memasuki babak akhir pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dimotori oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Mariana, S.A.B., M.M., bersama Ketua Pansus II Dra. Hj Rachmah Norlias dan anggota lainnya, bertandang ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) guna konsultasikan Raperda P4GNPNP ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, Jumat (5/5).
Menurut Rachmah Norlias, kedatangan pihaknya ke Kemendagri untuk melakukan konsultasi terkait Raperda P4GNPNP yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2019.
Rachmah Norlias menjelaskan, sebelum Raperda P4GNPNP ini, terlebih dahulu Kalsel mempunyai Perda serupa yaitu Perda nomor 17 tahun 2018.
"Hanya saja Raperda yang baru ini adalah upaya Kalsel untuk melakukan penyesuaian terhadap Permendagri yang baru," jelas Rachmah.
Srikandi PAN tersebut juga menyebut, Raperda P4GNPNP ini statusnya sudah hampir rampung.
"Dan akan merencanakan jadwal uji publik pada 10 Mei 2023 mendatang, setelah konsultasi dari Kemendagri ini," jelasnya.
Kartika Mulya Sari Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kemendagri RI yang menerima rombongan DPRD Kalsel menyampaikan apresiasinya kepada DPRD Kalsel, terhadap apa yang telah dituangkan DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Raperda P4GNPNP.
Menurutnya, Perda tersebut merupakan hal yang sangat strategis dan sangat penting, karena terkait dengan rencana aksi nasional dan amanat dari Permendagri nomor 12 tahun 2019.
Ditemui diakhir kegiatan, Hj Mariana Wakil Ketua DPRD Kalsel mengatakan, Raperda ini sangat penting untuk pencegahan peredaran narkoba di Kalsel.
"Hal ini menjadi salah satu upaya kami dalam agenda menyelamatkan generasi muda dari jerat narkoba. Dengan adanya perda ini, kami berharap angka peredaran narkoba di daerah kita Kalsel, terus akan semakin turun," ungkap Ketua Partai Gerindra Kalsel tersebut.
Rapat yang di gelar di ruang RR Situation Room PoLPum Kemendagri RI ini, menghadirkan Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, H Heriansyah serta perwakilan dari Biro Hukum Provinsi Kalsel. (adv/ali/jp).
