BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel, melaksanakan rapat koordinasi (Rakoor) Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Aula BPBD Provinsi Kalsel, pada Selasa (2/5). Rakoor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, didampingi Plh Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi.
Dalam rapat koordinasi mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar meminta lima kabupaten di Banua menetapkan status siaga bencana. Lima kabupaten itu yakni, Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.
"Kelima kabupaten ini kami minta segera membuat surat bupati terkait status,” ucap Roy usai menghadiri Rakoor.
Lanjut Roy, dengan adanya surat bupati di 5 Kabupaten tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalsel akan dapat menetapkan status siaga bencana dari dasar 5 Kabupeten yang telah menetapkan status.
"Kita meminta TMC di sekitar wilayah tersebut, di pertengahan Mei sampai Juni 2023. Sehingga otomatis kita segera menetapkan status siaga,” lanjut Roy.
Roy menuturkan, puncak kemarau diperkirakan akan terjadi pada Agustus hingga September. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalsel masih mempunyai peluang pada Mei sampai Juni, sebab potensi awan masih ada. Dan kegagalan masih kecil.
Untuk diketahui, dari data BMKG, kemarau tahun ini lebih panas dibanding tiga tahun ke belakang. Penetapan status siaga bisa dilakukan pada pertengahan Mei- pertengahan Juni. (adv/adpm/jp).
