MARABAHAN- Plt. Lurah Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Selamat mengeluhkan lambatnya realisasi pembangunan kantor baru. Menurutnya, keberadaan kantor ini sudah tidak layak lagi.
"Usulan pembangunan kantor ini juga sudah disampaikan melalui profosal ke dinas terkait," kata Selamat saat di wawancarai awak media ini di ruang kerjanya, Selasa (27/2).
Selamat menjelaskan, bangunan kantor ini sudah berumur 41 tahun sejak tahun 1983 hingga tahun 2024 ini, dan tanpa sentuhan sedikitpun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
"Dari lima tahun lalu, sudah kami ajukan untuk bangunan baru, tapi tak pernah ditanggapi. Prioritas kami untuk kantor saja," terangnya.
Sedangkan program lain, ungkap Selamat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan yang lainnya juga tetap diusulkan, namun prioritas utama adalah pembangunan kantor ini.
"Kami berharap agar kantor ini segera di bangun karena sangat urgent dan juga terbilang sudah tidak layak," ungkapnya.
"Dulu pernah ada penambahan diujung bangunan, tetapi pembangunan itu dari dana swadaya masyarakat setempat, bukan dari dana pemkab maupun pemprov," imbuh Selamat.
Selamat menerangkan, Kelurahan Berangas menangangi kurang lebih 9.500 warga yang tersebar di 12 Rukun Tetangga (RT).
"Wajar jika kami permintaannya yang sangat prioritas adalah bangunan baru untuk kantor kelurahan ini, agar kami bisa bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat dan masyarakat pun merasa nyaman pada saat dilayani," jelasnya.
"Jika perbaikan, percuma saja karena kondisi bangunannya juga banyak yang rusak atau tidak layak, baik dari segi pondasi bangunan, plavon maupun atap," tambah Selamat.
Ia mengatakan, jika saat terjadi hujan perangkat kantor ditutup dengan alas biar tidak mengenai alat-alat kantor, karena atap kantor banyak yang sudah bocor.
"Hal itu untuk melindungi perangkat itu dari air hujan, akibat bocornya atap itu," kata Selamat.
Lebih lanjut Selamat menjelaskan, bahwa pada tahun 2024 ini, ada program rencana perbaikan jembatan. Namun, kata Selamat, pihaknya tolak karena terlihat masih layak-layak saja.
Sementara untuk program bedah rumah, kata Selamat, ada dari kabupaten dan dinas perkim provinsi.
"Dari kabupaten ada satu buah. Sedangkan provinsi ada 10 buah dengan anggaran satu rumah sekitar Rp20 juta, dan saat ini datanya sudah masuk, surveynya pun juga sudah, dan tinggal kelengkapan saja lagi. Kemungkinan pertengahan tahun ini sudah mulai berjalan," demikian Selamat. (tur/lim/jp).
