KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti rapat monitoring penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta laporan situasi terkini di masing-masing wilayah oleh Kepala Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (28/7/2025) melalui Zoom Meeting.
Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, bersama Sekda Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, mengikuti rapat tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati.
Turut mendampingi Komandan Kodim 1011/KLK, Letkol Inf Pamungkas Army Saputro, Kapolres Kapuas, AKBP Gede Eka Yudharma, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran Sujuaon Pandiangan, serta unsur terkait lainnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, didampingi Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, dan diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari wilayah terdampak Karhutla di seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, menegaskan bahwa secara umum kondisi Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah masih terkendali, meskipun mengalami peningkatan jumlah hotspot.
Data dari Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) mencatat 1.326 hotspot di Kalteng atau sekitar 2,09% dari total nasional. Sementara itu, luas lahan terbakar di Kalteng tercatat sebesar 146,21 hektare.
"Pemprov Kalteng terus mengaktifkan Satgas dan Posko Pengendalian Karhutla di seluruh wilayah, termasuk 77 Pos Lapangan yang tersebar di 52 kecamatan berisiko tinggi. Upaya ini dilakukan secara terpadu, termasuk dengan dukungan penuh dari Forkopimda Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Kapuas," tegas Gubernur.
Gubernur juga mengungkapkan, bahwa pola penanganan saat ini menekankan pemadaman dini dalam waktu maksimal satu hari, serta upaya pencegahan melalui sosialisasi intensif, pengecekan sarana pemadam, dan patroli rutin. Sebanyak 697 personel gabungan dari TNI, Polri, dan relawan Masyarakat Peduli Api telah diterjunkan.
Pada kesempatan tersebut, BMKG juga mengingatkan bahwa puncak musim kemarau masih akan berlangsung hingga Agustus 2025 di sebagian wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan petugas darat dan udara harus tetap dijaga, dan kegiatan modifikasi cuaca (OMC) akan dipertimbangkan jika diperlukan.
Pemprov Kalteng turut mengajukan permohonan dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan operasional udara, termasuk enam helikopter water bombing dan dua helikopter patroli, serta Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat.
Sebagai informasi, pengendalian Karhutla di Kalimantan Tengah telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat. (fah/hru/jp).
