BANJARMASIN- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali melaksanakan rapat lanjutan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin yang digelar pada Selasa (12/8/2025) Gedung B Lantai 4.
Usai pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM. Alpiya Rakhman, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kami telah mencatat poin penting bahwa dengan adanya efisiensi anggaran ini, pelayanan kepada masyarakat, baik itu di sektor kesehatan, infrastruktur, maupun bantuan bagi masyarakat miskin, tetap harus berjalan optimal,” ucapnya.
Alpiya menjelaskan, tujuan utama efisiensi adalah memastikan setiap kegiatan yang dilakukan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dapat terukur dan terarah. Dengan begitu, penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.
Meski menekankan efisiensi, Alpiya, memastikan pihaknya tetap membuka ruang bagi SOPD yang memiliki program prioritas.
"Silakan mengajukan program, asalkan masuk akal dan sesuai dengan visi misi gubernur. Dengan cara ini, setiap usulan yang disetujui akan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel selaku Ketua TAPD, M. Syarifuddin, menyambut baik komitmen DPRD terhadap efisiensi anggaran.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah sejalan dengan DPRD dalam memastikan optimalisasi penggunaan APBD tanpa mengorbankan pelayanan publik.
"Kami sangat mengapresiasi arahan Banggar DPRD. Efisiensi yang dilakukan bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi justru mengatur agar setiap program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Syarifuddin juga menambahkan, bahwa pihaknya akan memastikan setiap SOPD melakukan perencanaan anggaran secara matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
"Kegiatan yang diusulkan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan visi misi gubernur. Sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya. (sar/mah/jp).
