KANDANGAN- Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H Suriani, mengikuti menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin. Rakor dilaksanakan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kalsel, Kabinda Provinsi Kalsel, Kasrem 101/Antasari, Kepala BMKG Provinsi Kalsel, serta para Kepala OPD Provinsi Kalsel.
Dalam arahannya Gubernur H Muhidin, menekankan pentingnya komitmen seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
"Tujuannya adalah untuk menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan," ujarnya.
Menurut H Muhidin, rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dalam penanggulangan Karhutla.
"Setiap posko, baik di kabupaten maupun kota, diharapkan memiliki pompa-pompa besar untuk mempermudah upaya penanggulangan,” ujar Gubernur.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan.
Rakor ini turut diisi dengan sesi diskusi dan paparan dari berbagai instansi terkait, seperti BMKG, BPBD, TNI, Polri, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta stakeholder lainnya.
Sementara itu, Wabup HSS, H Suriani, menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten HSS terdiri dari 144 desa dan 4 kelurahan yang mencakup kawasan pegunungan, perkotaan, dan rawa.
"Potensi terbesar titik api terdapat di tiga kecamatan yaitu, Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, bahwa sejak Januari hingga Juli 2025, telah terdeteksi 42 titik api di wilayah HSS. Menghadapi situasi tersebut, Pemkab HSS telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain menggelar Rakor Karhutla tingkat kabupaten dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait; menetapkan SK Status Darurat Karhutla; mengaktifkan posko-posko penanganan di seluruh kecamatan dan desa yang masuk dalam zona rawan kebakaran; dan melaksanakan patroli rutin di masing-masing wilayah kecamatan.
Kemudian, melakukan sosialisasi pencegahan Karhutla bersama tim gabungan, masyarakat, serta didukung perusahaan-perusahaan lokal; dan menerbitkan Surat Edaran Bupati HSS tentang antisipasi dan kesiapsiagaan Karhutla serta larangan pembakaran lahan dan pemukiman.
Tak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSS juga turut berpartisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
"Inilah langkah-langkah yang telah kami tempuh untuk mengatasi dan mencegah terjadinya Karhutla di Kabupaten HSS,” tutup Wabup HSS. (ari/jp).
