PALANGKA RAYA- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, di dampingi Plt. Kadis Pertanian Barut, Plt. Kadis Lingkungan Hidup Barut, Kaban Pengelola Pendapatan Daerah Barut, Kadis PUPR Barut, serta jajaran pemerintah daerah Barito Utara, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025, yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (20/10/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur H Edy Pratowo, serta dihadiri oleh Plt. Sekda Provinsi Kalteng, para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Setda Provinsi, Kepala OPD Provinsi, perwakilan perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dalam memperkuat basis penerimaan daerah. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan merata dan berkeadilan, dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
"Optimalisasi PAD dan pemanfaatan sumber daya alam lokal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman,” tegas Gubernur Agustiar Sabran.
Gubernur juga menekankan beberapa kewajiban utama bagi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah, di antaranya, membayar pajak daerah, membeli BBM resmi melalui Wajib Pungut Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdampak positif bagi masyarakat, memenuhi kewajiban plasma minimal 20 persen, menggunakan kendaraan berplat KH, membuka rekening di Bank Kalteng, dan memastikan seluruh material galian memiliki izin resmi.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Bupati Barito Utara H Shalahuddin, menyampaikan bahwa di wilayah Kabupaten Barito Utara terdapat 10 perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan yang beroperasi aktif. Ia menekankan perlunya peningkatan keterpaduan penerapan CSR agar manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat secara langsung.
"Kita harapkan dana-dana yang tidak bisa terserap ke desa dapat dioptimalisasi melalui program CSR. Selain dari perusahaan swasta, kami juga mendorong Perusda untuk melakukan terobosan-terobosan yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar H Shalahuddin.
Melalui Rakor ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan potensi daerah demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Barito Utara. (dsk/emca/jp).
