BUNTOK- Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha membuka secara resmi sosialisasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana, di Aula Kantor Bupati Barito Selatan, Kamis (23/10/25).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barsel, Dandim 1012/Btk, Kapolres Barsel, Kajari Barsel, Ketua PN Buntok, Ketua PA Buntok, Pj Sekda Barsel, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Barito Selatan, para relawan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya Wabup Khristianto Yudha, mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks.
Menurut dia, Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi resiko bencana, baik yang bersifat alami seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, maupun bencana non-alam. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
"Melalui kegiatan ini, saya berharap kita semua dapat memperkuat koordinasi, membangun kepercayaan, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana," kata Wabup.
Wabup menambahkan, bahwa kerjasama yang erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, media, akademisi, akademisi, serta masyarakat luas sangat dibutuhkan. Prinsip pentahelix harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek penanggulangan bencana.
Wabup Khristianto juga menegaskan pentingnya membangun sistem informasi dan komunikasi yang efektif, serta penyusunan rencana kontinjensi yang partisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika sosial masyarakat.
"Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi, demi menciptakan Kabupaten Barito Selatan yang tangguh terhadap bencana, serta siap menghadapi segala kemungkinan dengan cepat, tepat, dan terpadu, dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Barito Selatan," jelasnya.
Sebelumnya, Plt. Kalaksa BPBD Barito Selatan, Agus In'yulius, dalam laporannya menyampaikan bahwa terkait sosialisasi ini, BPBD tidak bisa bergerak sendiri, harus koordinasi dengan instansi atau lembaga lain yang sifatnya koordinatif.
"Dengan sosialisasi ini, kami berharap melalui Bupati dan Wakil Bupati Barsel, koordinasi kami ini mulai tersusun rapi dan baik dalam bentuk SOP kebersamaan dalam penanggulangan bencana, bentuk lain dari SOP itu nanti adalah dengan dilaunchingnya call center 112 yang dilakukan oleh DiskominfoSP," kata Agus.
Jika terjadi bencana, tegas Agus, semua pihak akan tahu dan segera mengambil langkah untuk menangani bencana tersebut. (mmc/zi/jp).
