JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa pemenuhan belanja pendidikan sesuai mandatory budget terus menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2026.
Meski saat ini anggaran pendidikan Kalsel belum sepenuhnya mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang, Banggar menekankan bahwa selisih yang tersisa semakin kecil dan akan dievaluasi kembali agar penyesuaian penuh dapat segera diwujudkan pada tahun 2026.
Kamis (11/12/2025), rombongan Badan Anggaran DPRD Kalsel menyambangi Kementerian Dalam Negeri RI untuk melakukan konsultasi terkait dokumen APBD 2026 yang telah lebih dulu mereka ajukan untuk dievaluasi. Konsultasi ini berlangsung di Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai bagian dari tahapan finalisasi sebelum APBD ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, HM. Alpiya Rakhman, yang memimpin rombongan, mengatakan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan langsung dari Kemendagri.
"Mudah-mudahan ke depan ini bisa cepat selesai evaluasi dari Kemendagri sehingga dari kami, Banggar, bisa membahas kembali apa-apa kira-kira yang menjadi rekomendasi-rekomendasi dari kemendagri untuk perbaikan-perbaikan APBD yang sudah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalsel," ujarnya.
Ia menyebut, bahwa beberapa isu strategis yang turut dibahas, termasuk kelanjutan proyek multiyears dan pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan. Menurutnya, DPRD memandang perlunya penyesuaian lanjutan agar alokasi pendidikan dapat segera memenuhi mandatory spending sehingga pelayanan publik di sektor tersebut semakin optimal.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Subdit Wilayah III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dilla Novita Rizki, memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalsel karena menjadi salah satu daerah yang paling awal menyerahkan dokumen APBD 2026.
Ia menilai, langkah cepat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan DPRD Kalsel dalam memastikan proses evaluasi berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Banggar memastikan seluruh catatan dari Kemendagri akan menjadi rujukan penting sebelum APBD 2026 dibawa ke tahap final. DPRD juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyempurnaan anggaran, khususnya pada bidang prioritas publik seperti pendidikan, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan aturan nasional. (sar/ali/jp).
