PURUK CAHU- Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan sosialisasi surat keputusan Bupati Murung Raya tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) “MURA TANA” sekaligus sosialisasi Instruksi Bupati mengenai peran aktif perusahaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Murung Raya. Kegiatan dilaksanakan di Aula Cahai Ondhui Tingang, kantor Bupati Mura, Selasa (2/12/2025).
Acara tersebut dihadiri Asisten II Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna, mewakili Bupati Mura, Heriyus, Kalaksa BPBP Mura, Fitrianul Fahriman, unsur Forkopimda, relawan, serta pimpinan perusahaan swasta, camat, lurah, se-Kabupaten Mura.
Dalam sambutannya Asisten II Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna, menyampaikan bahwa potensi risiko bencana di Murung Raya memerlukan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor. Dengan kondisi geografis yang luas serta dinamika sosial ekonomi yang tinggi, ancaman banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan harus terus diantisipasi secara terpadu.
"Kita harus memperkuat barisan dan menyatukan visi untuk membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Semakin cepat kita merespons, semakin banyak jiwa yang dapat kita selamatkan,” tuturnya.
Melalui Surat Keputusan Bupati, Pemkab Murung Raya secara resmi membentuk TRC-PB “MURA TANA” akronim dari Murung Raya Tangguh Bencana, yang beranggotakan personel terlatih dari berbagai instansi. Tim ini bertugas melakukan kaji cepat, penyelamatan, evakuasi, penanganan darurat awal, serta menjadi koordinator lapangan sebelum masuknya bantuan berskala besar.
K. Zen Wahyu Priyatna mendorong peran aktif dan kontribusi perusahaan/investor dalam penanggulangan bencana. Instruksi ini menjadi landasan hukum yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha adalah kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Dukungan logistik, personel, alat berat, hingga program mitigasi dari perusahaan sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga menegaskan kembali pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, TNI/Polri, organisasi profesi, lembaga kemasyarakatan, serta relawan kebencanaan, dalam menjaga keselamatan masyarakat dan memastikan keberlangsungan pembangunan daerah. (maya/jp).
