KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati HSS, H Syafrudin Noor, bersama Wakil Bupati H Suriani pada kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden Republik Indonesia secara daring, Rabu (7/1/2026).
Kegiatan tersebut diikuti dari Media Center Pemerintah Kabupaten HSS berdasarkan undangan resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga selesai melalui platform Zoom.
Bupati dan Wakil Bupati HSS hadir didampingi Komandan Kodim 1003/Kandangan serta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten HSS. Panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional ini diikuti secara serentak oleh berbagai unsur pemerintahan dan keamanan di seluruh Indonesia.
Peserta kegiatan meliputi gubernur, pangdam, kapolda, danrem, bupati dan wali kota, serta jajaran teknis seperti dandim, kapolres, kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga para penyuluh pertanian.
Kehadiran pimpinan daerah Kabupaten HSS bersama unsur TNI dan organisasi perangkat daerah terkait menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung program strategis nasional di bidang pangan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal serta memberikan dampak langsung bagi petani dan masyarakat Hulu Sungai Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir secara langsung pada kegiatan panen raya nasional yang dipusatkan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Presiden sekaligus mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras, sebuah capaian penting dalam menjaga kemandirian pangan nasional.
Turut hadir pula jajaran dinas terkait serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten HSS. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya pengawasan dan penguatan tata kelola program pertanian daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ari/jp).
