HSS- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Desy Oktavia Sari, melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (20/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Desy secara khusus menghadirkan dinas teknis untuk merespons langsung aspirasi masyarakat.
Reses dilakukan di Desa Sungai Kupang dan Desa Gambah Dalam Barat. Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, hingga kebutuhan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda.
Di Desa Sungai Kupang, warga mengeluhkan banjir yang kerap merendam permukiman. Mereka mengusulkan peninggian rumah, penataan alur sungai, serta perbaikan sistem drainase guna mengurangi risiko luapan air.
Menanggapi hal tersebut, Desy menyatakan sengaja menghadirkan dinas teknis agar aspirasi warga tidak berhenti pada tataran usulan semata.
"Saya mengajak dinas terkait agar aspirasi masyarakat bisa langsung didengar dan dijelaskan secara teknis. Dengan begitu, warga juga memahami rencana serta arah penanganannya,” ujar Desy.
Atas permintaan Desy, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir dalam kegiatan reses.
Perwakilan PUPR menyampaikan bahwa pada tahun 2026 telah direncanakan pengerukan sungai sepanjang sekitar 35 kilometer sebagai solusi jangka menengah untuk menekan potensi banjir.
Selain itu, warga juga menyampaikan kebutuhan pelatihan keterampilan bagi pemuda agar selaras dengan kebutuhan rekrutmen perusahaan. Pihak PUPR menjelaskan, pembangunan gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) ke depan akan disertai dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja.
Sementara itu, aspirasi warga Desa Gambah Dalam Barat lebih difokuskan pada dampak banjir terhadap lahan pertanian.
Menindaklanjuti hal tersebut, Desy menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lutfiana, untuk memberikan penjelasan langsung.
Lutfiana menekankan pentingnya program asuransi tani sebagai perlindungan bagi petani dari risiko gagal panen, khususnya akibat genangan air yang berlangsung lebih dari tiga hari.
Desy menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui pembahasan kebijakan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan. (sar/ali/jp).
