Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara terdapat 21 titik MBG 3T. Namun, sesuai Surat Keputusan (SK) terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), jumlah titik yang telah ditetapkan bertambah menjadi 32 lokasi.
"Dari 32 titik tersebut, baru satu yang beroperasi. Beberapa lainnya sudah menunjukkan progres, tetapi ada juga yang belum ada perkembangan,” ujar Joko Sumitro kepada wartawan ini usai kegiatan silaturahmi antara Satgas MBG Batola, bersama Kadis PMD, Anggota DPRD Batola, Hj Arfah dengan kades yang dapat Titik dapur MBG 3T di Hotel LEX Kayutangi, Selasa (17/2/2026).
Joko mengatakan, pihaknya masih menunggu batas waktu 60 hari sesuai SK dari Badan Gizi Nasional untuk proses pembangunan. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada perkembangan, Satgas akan mengusulkan peninjauan kembali SK penetapan.
Ia menegaskan, tugas dan fungsi Satgas adalah membantu percepatan realisasi MBG 3T di daerah. Namun hingga kini, belum ada investor yang melapor langsung ke Satgas terkait perkembangan pembangunan di 32 titik tersebut.
"Dari hasil rapat, ternyata ada beberapa investor yang sudah melapor ke kepala desa dan camat, tetapi belum ke Satgas,” katanya.
Terkait hal itu, Joko menegaskan pihaknya tidak dapat memberikan sanksi apabila tidak ada laporan kepada Satgas. Meski demikian, jika ke depan tidak ada perkembangan, pihaknya akan mengusulkan kembali penetapan lokasi tersebut.
Sementara itu, terkait operasional dapur MBG 3T, Joko menyebut, bahwa hal tersebut menjadi kewenangan BGN karena seluruh persyaratan dan proses verifikasi berada di instansi tersebut.
"Satgas hanya memastikan program itu berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia berharap, dapur MBG 3T yang telah ditetapkan dapat segera beroperasi serta aktif melaporkan kegiatan kepada kepala desa dan camat guna mengantisipasi pertanyaan dari masyarakat.
Selain 32 titik MBG 3T, tambah Joko, terdapat 21 titik dapur MBG reguler, dan tujuh diantaranya telah berjalan, sementara sisanya masih dalam tahap proses. (ali/jp).
