BANJARMASIN- Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jum'at (20/2/2026).
Kunjungan kerja ini dihadiri Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, bersama para kepala daerah se-Kalimantan Selatan.
Agenda utama Komisi II DPR RI adalah melakukan pengawasan terhadap BUMD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menekankan pentingnya pembenahan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut. Ia memaparkan sejumlah isu strategis yang dihadapi Kota Banjarmasin, antara lain pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur perkotaan, serta dampak penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih terhadap sistem persampahan kota.
Menurut Yamin, Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah efisiensi, termasuk rasionalisasi belanja daerah. Namun demikian, dukungan pemerintah pusat dinilai masih diperlukan, khususnya dalam penguatan sistem pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
"Kami berharap Komisi II DPR RI dapat melakukan evaluasi serta memberikan dukungan konkret untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan infrastruktur Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, bahwa Banjarmasin memiliki karakteristik sebagai kota sungai yang memerlukan pendekatan khusus dalam penataan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Kondisi geografis tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat peran BUMD serta mempercepat penyelesaian persoalan strategis daerah demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (prkm/ali/jp).
