KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bupati, Kandangan, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan strategis dalam menyerap masukan pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah pembangunan daerah tahun anggaran 2027.
Konsultasi publik dibuka Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, H Suriani, mewakili Bupati. Hadir dalam forum tersebut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten HSS, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, organisasi kemasyarakatan, perwakilan komunitas, hingga Forum Anak Daerah.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati H Suriani, disampaikan bahwa penyusunan RKPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.
"RKPD Tahun 2027 harus benar-benar menjawab tantangan dan harapan masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci,” tegasnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan ke depan harus semakin terukur, berbasis data, serta responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, kebutuhan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia.
Sejumlah narasumber dari instansi vertikal turut memberikan paparan, di antaranya perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur jalan dan sumber daya air.
Kepala Bapperida Kabupaten HSS, M. Arliyan Syahrial, selaku ketua panitia melaporkan bahwa RKPD 2027 diarahkan untuk memperkuat program unggulan lima tahun ke depan yang mampu menjawab isu-isu strategis daerah.
Fokus pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan dan hilirisasi, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan.
Selain itu, prioritas pembangunan daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan serta agenda pembangunan nasional, meliputi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan infrastruktur dan konektivitas, serta reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Melalui forum ini, Pemkab HSS menargetkan penyusunan RKPD 2027 yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (ari/jp).
