SEMARANG- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai strategi utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), usai melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Jum'at (27/3/2026).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sekaligus studi komparasi terhadap daerah yang dinilai berhasil meningkatkan pendapatan.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan pertemuan berlangsung produktif dan menghasilkan sejumlah masukan strategis, terutama terkait optimalisasi sumber pendapatan yang belum tergarap maksimal.
"Aset daerah seperti tanah dan bangunan memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, aset pendidikan seperti SMA dan SMK di Kalsel dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan tambahan, misalnya melalui penyewaan untuk kegiatan masyarakat.
"Sekolah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seperti pernikahan atau acara lainnya. Nilai sewanya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah,” jelasnya.
Menurutnya, jika dikelola secara rutin dan profesional, pemanfaatan aset tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, mengingat sebaran aset Kalsel yang luas dan berada di lokasi strategis.
Meski demikian, Yani menegaskan, kebijakan pajak daerah tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban berlebih.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menyebut bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk bertukar informasi terkait penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif pajak, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan.
"Optimalisasi pendapatan tidak semata dari tarif, tetapi juga dari kepatuhan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah guna mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. (sar/ali/jp).
