SURABAYA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur guna memperdalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Kunjungan berlangsung di Surabaya, Senin (9/3/2026) pagi.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan. Kegiatan ini bertujuan mempelajari kebijakan, strategi, dan inovasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran serta mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Selain memberikan bantuan finansial, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat rentan melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pengembangan usaha kecil.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengatakan kunjungan tersebut memberikan banyak informasi terkait pengelolaan program bantuan sosial yang telah diterapkan di Jawa Timur.
"Pertemuan ini memberi banyak masukan bagi kami di Kalsel, terutama terkait upaya menekan angka kemiskinan dan pengelolaan program bantuan sosial agar lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mendorong lahirnya inovasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemerintah daerah maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan.
Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiana, M.M. Ia mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman antar daerah dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.
"Pertemuan seperti ini menjadi ruang bertukar informasi mengenai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial,” katanya.
Melalui studi komparasi ini, DPRD Kalsel berharap berbagai praktik baik yang diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi referensi dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
