Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan pelaksanaan reforma agraria di daerah, termasuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kalimantan Tengah.
Bupati M. Yamin melalui Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan Putut Lelu, menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Fokusnya meliputi inventarisasi kawasan hutan yang masuk dalam program reforma agraria, penanganan konflik dan tumpang tindih lahan, serta penguatan perlindungan masyarakat hukum adat melalui pengakuan hak ulayat.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN RI menegaskan bahwa kebijakan nasional di bidang agraria diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, sekaligus mendorong pemerataan akses dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat secara berkeadilan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah memaparkan berbagai tantangan agraria di daerah, mulai dari penyelesaian konflik pertanahan hingga belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi.
Hasil pertemuan tersebut juga menjadi tindaklanjut sejumlah rekomendasi reses Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, antara lain percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta penguatan pelaksanaan GTRA di tingkat daerah.
Ari Panan berharap, hasil pertemuan ini dapat mempercepat penyelesaian persoalan agraria sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan lahan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur. (zi/jp).
