MUARA TEWEH- Tarif tiket pesawat dari Bandara Haji Muhammad Sidik, Muara Teweh, menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Barito Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak bandara dan maskapai, dewan menilai harga tiket yang berlaku saat ini memberatkan masyarakat.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, digelar di ruang rapat DPRD pada Kamis (19/2/2026).
Turut hadir Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan B.P. Girsang, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bandara Muhammad Amrillah Kunang, serta perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro.
Dalam forum tersebut, Hj Henny bersama sejumlah anggota dewan, antara lain H Tajeri, Hasrat, Parmana Setiawan, Naruk Saritani, H. Suparjan Efendi, H Nurul Anwar, dan Wardatun Nur Jamilah, menyampaikan kritik keras terhadap tingginya tarif penerbangan.
Hj Henny menegaskan, bahwa bandara yang dibangun menggunakan anggaran negara seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru sulit diakses karena mahalnya harga tiket.
"Bandara ini dibangun dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi masyarakat. Namun jika harga tiket dari Rp800 ribu melonjak hingga Rp1,8 juta, tentu masyarakat kesulitan untuk memanfaatkannya,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, pengguna jasa penerbangan justru didominasi oleh non-warga lokal. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah.
Selain itu, DPRD menyoroti dampak sosial dari mahalnya tarif, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat untuk berobat ke luar daerah seperti Palangka Raya dan Banjarmasin.
"Penerbangan hanya sekitar 45 menit, tetapi tiket mencapai Rp1,8 juta. Ini tidak wajar, apalagi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti berobat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa penerbangan dari Muara Teweh menggunakan pesawat ATR berkapasitas 72 kursi dengan biaya operasional mencapai Rp100–110 juta per penerbangan berdurasi sekitar 55 menit.
Ia membandingkan dengan rute lain yang menggunakan pesawat berkapasitas lebih besar, yakni 180 kursi, sehingga beban biaya operasional dapat dibagi lebih banyak dan berdampak pada harga tiket yang lebih rendah.
"Jika biaya Rp100 juta dibagi ke 180 penumpang, harga tiket bisa berada di kisaran Rp600 ribu hingga Rp700 ribu. Pada prinsipnya, operasional kami bergantung pada jumlah penumpang,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD Barito Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar ada solusi konkret. Dewan meminta maskapai mempertimbangkan kebijakan tarif yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya di daerah yang sangat bergantung pada transportasi udara.
"Kami adalah wakil rakyat. Keluhan masyarakat wajib kami sampaikan dan perjuangkan. Jangan sampai bandara megah berdiri, tetapi masyarakatnya tidak mampu mengakses layanan tersebut,” tutup Hj Henny.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain Evaluasi struktur tarif dan pelayanan pada rute feeder daerah; Penetapan rute Banjarmasin–HMS dan Palangka Raya–HMS sebagai rute strategis konektivitas daerah; Permintaan penyediaan bagasi gratis minimal 10 kg per penumpang; Usulan penyediaan dua kursi cadangan untuk kepentingan pemerintah daerah. (emca/jp).
