BANJARBARU- Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK, bersama Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Revisi Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Kalsel, Senin (27/4/2026) pagi.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangka mempercepat pembahasan revisi regulasi agar peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat semakin optimal.
Dalam sambutannya H Supian HK, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta dalam pelaksanaan program TJLSP agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Sebagai wakil rakyat, kita harus terus memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dunia usaha menjadi kunci dalam memastikan program tanggung jawab sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menekankan, dengan perencanaan yang matang serta regulasi yang adaptif, kontribusi perusahaan melalui program TJLSP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Ke depan, kita ingin Kalimantan Selatan mampu mengelola potensi yang ada dengan anggaran serta kontribusi yang tersedia secara optimal, terukur, dan terarah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kalsel, H Agus Mulia Husin, menyampaikan bahwa revisi perda TJLSP diharapkan tidak hanya memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap revisi perda ini dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
"Melalui rapat koordinasi ini, kita selaraskan kebijakan pemerintah provinsi dengan peran dunia usaha agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” jelasnya. (sar/ali/jp).
