PALANGKA RAYA- High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi momentum strategis dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi di daerah, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) serta penguatan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, H Jahrian, yang hadir bersama Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyatakan dukungan terhadap upaya percepatan digitalisasi daerah, khususnya dalam aspek sosialisasi kepada masyarakat.
"DPRD Kalsel, khususnya Komisi II, sangat mendukung upaya ini, terutama dalam menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Bahkan, jika memungkinkan, setiap toko maupun swalayan hingga ke desa dapat menyediakan barcode QRIS untuk mempermudah dan mengamankan transaksi,” ujarnya di sela kegiatan yang digelar di Hotel Swiss-Bel Palangka Raya, Rabu (15/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung optimalisasi digitalisasi. Menurutnya, penguatan kapasitas SDM akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik dan pendapatan daerah.
"Ke depan perlu meningkatkan kualitas SDM agar pelayanan semakin optimal. Insya Allah, langkah ini akan sangat membantu Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyampaikan dukungan terhadap penerapan insentif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang aktif menggunakan QRIS, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur digital.
Ia menegaskan, digitalisasi tidak hanya sebatas alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
"Digitalisasi bukan hanya soal alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan agar setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, serta unsur Forkopimda lainnya. Hadir pula Kepala Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, dan Direktur Utama Bank Kalsel, Fahrudin.
Selain itu, forum tersebut juga diikuti para kepala daerah atau perwakilan dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jajaran Pemprov Kalsel, serta para pemangku kepentingan terkait, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat transformasi digital transaksi daerah. (sar/ali/jp).
