JAKARTA- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengawal proses transformasi Bank Kalsel menuju bank devisa. Hingga Maret 2026, tindak lanjut rekomendasi teknis telah mencapai 74 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.
Kunjungan kerja dilakukan ke Kantor Cabang Bank Kalsel Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau kesiapan teknis, operasional, dan strategi pengembangan bisnis.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi DPRD di sektor ekonomi dan keuangan.
Ia menilai transformasi Bank Kalsel menjadi bank devisa strategis untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sinergi diperlukan agar transformasi berjalan optimal dan memberi dampak nyata bagi peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menambahkan status bank devisa penting agar dana hasil ekspor daerah tidak hanya berputar di perbankan nasional.
"Jika dapat dihimpun Bank Kalsel, hal ini akan memperkuat likuiditas, meningkatkan laba, dan berdampak pada kenaikan dividen sebagai bagian dari PAD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto, menjelaskan pengajuan status bank devisa telah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2025. Secara administratif, persyaratan telah terpenuhi, namun masih terdapat 53 rekomendasi teknis yang harus diselesaikan, meliputi penguatan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kesiapan operasional.
"Per Maret 2026, progres penyelesaian rekomendasi mencapai rata-rata 74 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Setelah itu, Bank Kalsel akan melakukan simulasi layanan melalui skema mini bank di Cabang Utama Banjarmasin, Cabang Jakarta, dan Cabang Batulicin.
Simulasi mencakup layanan transaksi valuta asing, remitansi internasional, serta dukungan transaksi ekspor-impor.
Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, menyebut bahwa asesmen kesiapan cabang telah dilakukan pada 5–6 November 2025. Hasilnya, infrastruktur utama seperti mesin sortir valuta asing, jaringan core banking, dan sistem informasi kurs telah tersedia.
Meski demikian, ia menekankan perlunya peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan unit teknologi informasi, serta penyelarasan prosedur operasional.
Muhaimi optimistis status bank devisa akan membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas. Potensi Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dari Kalsel dinilai dapat menjadi sumber likuiditas baru bagi bank daerah.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kalsel berencana mengundang Bank Indonesia untuk audiensi guna membahas potensi pengelolaan DHE SDA dan mekanisme perbankan devisa. (sar/ali/jp).
