PALANGKA RAYA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menekankan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah dengan mendorong penggunaan QRIS di masyarakat serta penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah.
Arahan tersebut disampaikan Muhidin dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Rabu (15/4/2026), di Swiss-Belhotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Dalam forum tersebut, H Muhidin menilai pemanfaatan QRIS di masyarakat masih rendah, yakni di bawah 10 persen dari total transaksi. Padahal, infrastruktur pendukung dinilai sudah memadai.
"Kemungkinan kita kurang sosialisasi. Karena itu, perlu diperbanyak edukasi kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan QRIS,” ujarnya.
Selain itu, H Muhidin juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi keuangan daerah. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, baru enam daerah yang telah menerapkannya.
"Saya mengimbau daerah yang belum memiliki KKI agar segera menggunakannya. Jika pemerintah daerah saja belum menerapkan transaksi non-tunai, akan sulit mendorong masyarakat,” katanya.
H Muhidin juga menyatakan dukungan terhadap pemberian insentif bagi masyarakat dan pemerintah daerah yang aktif menggunakan QRIS, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur digital.
Ia turut menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah dalam menyediakan layanan digital yang terintegrasi dan andal.
Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan pengelolaan keuangan.
"Digitalisasi harus mampu memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
H Muhidin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan konsistensi dalam pelaksanaan program TP2DD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut mengusung tema optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, serta dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, dan perbankan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua TP2DD Kalsel, Fadjar Majardi, melaporkan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah berada pada tahap digital dengan skor indeks ETPD di atas 89 persen.
Namun demikian, ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan pemanfaatan kanal pembayaran digital yang saat ini masih di bawah 50 persen di sebagian besar wilayah.
"Dari sisi kanal, sistem, dan infrastruktur sudah cukup baik. Tantangannya ada pada peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut juga diumumkan pemenang Banua Digital Award 2026 untuk kategori transformasi digital terbaik yang diraih oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. (sal/ali/jp).
