BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel 2026 agar pembangunan berjalan searah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin saat membuka Musrenbang Kalsel 2026 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026). Forum ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah se-Kalsel, pimpinan OPD, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Menurut Muhidin, Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kalsel 2025–2029.
"Musrenbang ini momentum menyatukan visi agar pembangunan lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera, dengan target menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis SDM unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,10, di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi 5,22 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, termasuk yang terendah secara nasional.
"Capaian ini menunjukkan arah pembangunan sudah tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang terintegrasi,” katanya.
Ke depan, ia menekankan pentingnya keselarasan dengan agenda nasional 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
"Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah penting agar pembangunan saling mendukung,” tegasnya.
Muhidin juga menyoroti penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan banjir secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut meliputi normalisasi sungai, peningkatan drainase, dan pembangunan sodetan di kawasan rawan banjir.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel mendorong sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jembatan Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengapresiasi komitmen Pemprov Kalsel dalam menyelaraskan pembangunan dengan kebijakan nasional.
"Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor unggulan.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menambahkan Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar berbasis data.
Menurutnya, pemerataan pembangunan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh wilayah di Kalsel berkembang seimbang. (md/ali/jp).
