BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Selasa (7/4/2026), di Banjarbaru.
Dalam forum tersebut, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi mengusulkan pelebaran jalan Marabahan–Gampa yang dinilai mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan konektivitas wilayah.
Musrenbang mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur Berkualitas” dan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, turut memberikan arahan secara virtual.
Dalam paparannya, Gubernur H Muhidin, menyampaikan capaian pembangunan 2025 yang disebut melampaui target nasional. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan daerah ke depan.
Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan akan diselaraskan dengan agenda nasional melalui sinkronisasi perencanaan daerah, guna memastikan program berjalan terintegrasi, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Perencanaan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar H Muhidin.
Gubernur juga menekankan pentingnya proyek strategis sebagai penggerak investasi dan penguatan infrastruktur, termasuk dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi menyoroti kondisi jalan Marabahan–Gampa yang saat ini menjadi satu-satunya akses utama menuju Kabupaten Tapin.
Ia menyebut, bahwa kapasitas jalan sudah tidak memadai karena tingginya intensitas kendaraan, khususnya truk bertonase besar.
"Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan. Kami berharap ada dukungan provinsi untuk pelebaran jalan demi keselamatan dan kelancaran distribusi,” ujarnya.
Ia berharap, usulan tersebut dapat diakomodasi dalam RKPD 2026, sehingga persoalan infrastruktur di Barito Kuala dapat ditangani secara bertahap melalui dukungan kebijakan dan program pembangunan provinsi. (dsk/ali/jp).
