BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada sektor hukum dan pemerintahan, Selasa (21/4/2026).
Rapat ini digelar untuk merumuskan rekomendasi yang lebih relevan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Ketua Pansus I, Ilham Noor, dengan menghadirkan mitra kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, yakni Biro Pemerintahan, Biro Hukum, dan Biro Umum.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus I menekankan pendalaman terhadap capaian kinerja serta implementasi program pada sektor hukum dan pemerintahan selama tahun anggaran berjalan.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap tindak lanjut rekomendasi LKPj Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan pembanding.
"Melalui rapat ini, kami mengevaluasi sejauh mana rekomendasi LKPj tahun sebelumnya telah direalisasikan, sekaligus melihat kesinambungan program yang dijalankan perangkat daerah,” ujar Ilham Noor.
Ia menambahkan, Pansus I juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing biro, baik kendala administratif maupun teknis yang dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program pemerintahan.
Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPRD Kalsel agar pelaksanaan pemerintahan daerah semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. (sar/ali/jp).
