BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan fokus utama pada sektor kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (21/4/2026), sejumlah isu strategis menjadi perhatian untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama dalam pembahasan kali ini. Ia menilai diperlukan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar program pemerintah daerah benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.
"Penanganan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Pansus IV juga menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi antarperangkat daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan turut mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dianggap berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam upaya memutus rantai kemiskinan.
"Sekolah Rakyat merupakan langkah yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. Program ini perlu terus diperkuat dan dikembangkan,” tambahnya.
Rapat tersebut turut melibatkan mitra kerja, di antaranya Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Dinas Sosial Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kalsel), bersama tenaga ahli Pansus IV DPRD Kalsel. (sar/ali/jp).
