SURABAYA- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi DPRD oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal itu mengemuka saat Pansus I DPRD Kalsel melakukan studi komparasi ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) pagi.
Kunjungan yang turut melibatkan sejumlah OPD tersebut difokuskan pada penguatan evaluasi di bidang pemerintahan, hukum, dan HAM, khususnya memastikan rekomendasi DPRD tidak berhenti sebagai catatan, melainkan ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah.
Rombongan Pansus I DPRD Kalsel diterima Anggota Pansus LKPj Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, H Rasiyo.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa efektivitas pembahasan LKPj sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara laporan kinerja OPD, hasil pembahasan anggaran, serta rekomendasi DPRD.
Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Nor, mengakui masih adanya tantangan dalam memastikan implementasi seluruh rekomendasi DPRD oleh OPD.
"Banyak hal yang kita dapati, terutama terkait sinkronisasi antara laporan LKPj dengan rekomendasi dan hasil pembahasan anggaran di masing-masing OPD. Dari pertemuan ini, kami berharap menjadi masukan penting bagi Kalimantan Selatan dalam penyusunan rekomendasi ke depan. Rekomendasi DPRD harus berbasis kinerja dan pengelolaan anggaran yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme tindak lanjut rekomendasi menjadi perhatian serius Pansus, terutama pada OPD yang menangani pemerintahan dan pelayanan publik.
"Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait tindak lanjut rekomendasi. Karena LKPj ini hanya bersifat rekomendasi dan tidak semua rekomendasi tahun sebelumnya dilaksanakan oleh OPD. Kami akan berdiskusi bagaimana mekanisme terhadap rekomendasi yang belum dilaksanakan, mengingat tidak ada sanksi dari lembaga kami. Ini menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan Pansus ke depan,” jelasnya.
Pansus I DPRD Kalsel menargetkan pembahasan LKPj dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat, dengan penekanan pada rekomendasi yang lebih tajam, terukur, dan berbasis kinerja guna memperkuat tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta perlindungan masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
